Jakarta, NU Online
Rencana penggunaan hak interpelasi oleh DPR terkait dukungan pemerintah Indonesia atas sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) terhadap Iran, nampaknya bakal kandas. Satu persatu partai pengusung hak interpelasi itu mulai menarik diri, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Saya yakin, setelah mendengarkan keterangan dari Menteri Luar Negeri (Hasan Wirajuda, Red), mereka (anggota PPP di DPR RI ) akan menarik pernyataan itu secara suka rela,” terang Ketua Umum PPP Suryadharma Ali usai bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta (30/3).
<>Suryadharma mengungkapkan, PPP yang semula mendukung interpelasi itu dikarenakan anggotanya di parlemen tidak tahu menahu duduk persoalan sebenarnya hingga pemerintah mendukung resolusi 1747 yang memaksa Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Namun, lanjutnya, setelah Setelah mendapatkan penjelasan dari Menlu, ia berkeyakinan bahwa anggotanya akan memahami kondisi sebenarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, PPP mempunyai pandangan terhadap kasus Iran . Pertama, pihaknya mendukung diplomasi Indonesia dan negara-negara lain yang mendambakan perdamaian dan memperkecil ketegangan dunia dengan memperjuangkan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. “Artinya Israel juga kena semestinya,” tandasnya.
Kedua, pihaknya memahami dukungan pemerintah atas resolusi 1747 sebagai desakan kepada negara-negara maju agar memberikan perlakuan yang adil dan tidak menggunakan standar ganda dalam menyikapi perlombaan teknologi nuklir untuk kepentingan militer.
Ketiga, PPP minta kepada semua pihak untuk memaksimalkan pilihan jalan perundingan untuk tidak menggunakan pilihan militer sebagai solusi. “Karena tidak akan menyelesaikan. Cara-cara militer akan menimbulkan penderitaan baru bagi masyarakat dunia,” tegasnya.
“Jika terjadi perang, maka akan berpengaruh pada stabilitas harga minyak dunia. Minyak akan naik, kita bisa bayangkan pengaruhnya kepada Indonesia,” ujar Suryadharma menambahkan.
Keempat, PPP mengimbau agar Iran lebih kooperatif atas krisis program nuklirnya dan menghindari adanya ketegangan di kawasan teluk. Langkah itu, menurut Suryadharma, lebih bermartabat dalam mewujudkan perdamaian yang hakiki.
Kelima, PPP mengimbau masyarakat agar tidak menyikapi secara berlebihan persoalan tersebut, karena dapat berakibat buruk. Di sisi lain, ia juga menampik kehadiran Menlu di Fraksi PPP (30/3) sebagai bentuk intervensi. “Tidak ada instruksi yang ada hanya dialog,” pungkasnya. (rif)
