Banjir Rob Langgeng Menggenangi Pantura Jawa, BPBD Mengaku Sudah Lakukan Beragam Upaya

Jakarta, NU Online

Sebagai antisipasi dalam menangani bencana banjir rob yang terjadi di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Tengah mengaku telah melakukan beberapa langkah. Namun, mengapa banjir rob masih terus terjadi?

Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Wahjoedi Fadjar, ada beberapa langkah yang tengah dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini BPBD untuk mengantisipasi bencana alam khususnya banjir rob.

Pertama, membuat kajian risiko bencana. BPBD telah membuat kajian risiko bencana. Pemetaan kajian ini telah mencakup hingga tingkat kecamatan bahkan desa. Sehingga ini memudahkan terjadinya sinergi pentahelix.

“Tidak hanya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain sebagainya termasuk media massa bisa melakukan antisipasi secara bersama. Baik melakukan secara sosialisasi, maupun secara eksekusi langsung. Itu biasanya secara kolaborasi, baik itu bentuknya kerja bakti, penanaman pohon, CSR, pembangunan talut, perbaikan jalan dan lain sebagainya,” ujarnya saat dihubungi NU Online pada Selasa (18/11/2025).

Kedua, membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Menurut Fadjar, langkah pemerintah untuk mengantisipasi bencana secara umum termasuk di dalamnya banjir rob yaitu dengan membuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di 35 kabupaten di Jawa Tengah. Hal ini didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di masing-masing daerah.

"Dan itu juga di RPB ini dicantumkan juga Rencana Tindak Lanjutnya (RTL) dalam bentuk rencana aksi daerah. Di mana itu bisa dimasukkan juga baik dalam saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjalan maupun untuk Musrenbang selanjutnya," ujarnya.

Ketiga, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB). Pemerintah juga telah menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang berisi Rencana Kontinjensi (Renkon) sebagai antisipasi kesiapsiagaan bencana apabila terjadi bencana sewaktu-waktu.

Saat terjadi pasang surut (pasut) tinggi, Renkon tersebut dibuka dan diaplikasikan. Kemudian stakeholder pentahelix berkolaborasi dalam menangani bencana tersebut.

"Sehingga tidak ada saling tuding, tidak ada saling menyalahkan. Jadi semua punya tanggung jawab masing-masing," kata Fadjar.

Keempat, sosialisasi rutin. Ia mengaku, BPBD juga melakukan sosialisasi rutin penanggulangan bencana baik di tingkat provinsi dan daerah bahkan menggandeng badan legislatif. Saat ini, DPRD provinsi, kabupaten hingga kota, telah mengalokasikan anggaran aspirasinya dalam bentuk komunikasi informasi dan edukasi penanganan bencana.

"Biasanya masing-masing anggota dewan ini melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) itu tadi atau sosialisasi ini di dapilnya masing-masing. Tidak masalah yang disosialisasi adalah konstituen, tapi konstituen itu kan jelas masyarakat," jelasnya.

Kelima, antisipasi kepala daerah dan dinas teknis. Upaya antisipasi juga dilakukan oleh kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota termasuk dinas teknis yang menangani seperti PSDA, BBWS dan BMKG. Dinas teknis ini biasanya mengunggah secara rutin mengenai kenaikan muka air laut pasut.

"Kita juga sosialisasi. Baik itu secara media online, seperti ini WhatsApp, ada medsos, ada Instagram, YouTube dan lain sebagainya," ujar Fadjar.

Keenam, penyodetan saluran air. Fadjar mengaku, BPBD tengah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam melakukan penyodetan saluran-saluran air yang tertutup sampah dan endapan lumpur.

"Kalau disedot kan airnya dibuang. Kalau ini apa ya, kalau diambil, ya sodetan itu, gitu lho. Kan diambil lumpur, endapan, sampah kan. Ya, itu yang mengendap, menutup saluran itu diambillah istilahnya. Ya, kerja bakti itulah," paparnya.

Ketujuh, pemeliharaan alat penanganan banjir rob. Langkah antisipasi selanjutnya yaitu pemeliharaan alat-alat untuk menangani banjir rob. Misalkan penjagaan pompa berbasis karesidenan.

Kedelapan, sosialisasi lewat media dan terjun lapangan. Upaya terakhir yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi bencana khususnya banjir rob yaitu melakukan sosialisasi dan latihan penanganan bencana baik lewat media maupun turun langsung ke lapangan.

Dalam hal ini BPBD melakukan sosialisasi melalui Radio RRI dan TVRI. Bahkan BPBD juga membentuk desa tangguh bencana (Destana) juga sosialisasi lewat posyandu dan kampung Proklim.

"Kita edukasi, kita sosialisasi, kita latih bersama. Jadi ibaratnya itu pemaksimal. Lah seandainya, ini seandainya, ini dari pemerintah, dari pentahelix itu sudah melakukan bersama, kok ternyata maaf ya, amit-amit jabang bayi ya, itu ternyata terus terjadi korban, ya itu sudah kembalinya lagi ke Yang Maha Kuasa," ucap Fadjar.

Pemerintah Mengaku Telah Berupaya Maksimal

Fajar mengaku bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk menangani banjir rob di pesisir Pantura Jawa. Ia menilai perlu ada kesadaran dan peran serta dari masyarakat seperti tidak membuang sampah sembarangan.

Menurutnya, dampak dari pembuangan sampah secara sembarangan akan mengakibatkan pengendapan dan pendangkalan sungai. Hal ini berakibat pada dana pemerintah, CSR, DD dan ADD, yang harusnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur penanggulangan banjir rob akan dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi.

"Ini kan otomatis anggaran sebenarnya yang untuk pembangunan infrastruktur malah dialihkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu apa ya, karena sadarnya masyarakat masih kurang. Jadi masih perlu kita itu sosialisasi ke masyarakat rutin ya, karena manusia itu kan lupa, jadi memang harus sering diingatkan," tandasnya.