Ratusan Siswa SMAN 2 Kudus Keracunan MBG, Ahli Gizi Soroti Lemahnya Keamanan Pangan

Jakarta, NU Online

Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sekitar 118 siswa SMAN 2 Kudus menjadi peringatan serius pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara ketat dalam penyelenggaraan makanan massal.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, dari sekitar 600 siswa SMAN 2 Kudus, ratusan di antaranya mengalami keluhan kesehatan, mulai dari mual, pusing, hingga diare hebat. Hingga saat ini, sejumlah siswa masih menjalani pengobatan intensif.

Sejumlah siswa korban mengaku ayam dalam menu soto terasa asam dan berbau tidak sedap seperti sudah basi. Keluhan serupa juga disampaikan siswa lain yang mencium aroma menyengat dari hidangan tersebut.

Menu MBG berupa soto ayam suwir dan tauge yang seharusnya menjadi sumber asupan gizi justru diduga kuat menjadi penyebab keracunan massal. Peristiwa ini tidak hanya menimpa siswa, tetapi juga sejumlah guru yang turut mengonsumsi hidangan MBG tersebut.

Dosen Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Wahyu Kurnia Yusrin Putra, menegaskan bahwa aspek keamanan pangan seharusnya menjadi kompetensi dasar dalam setiap penyelenggaraan makan massal, bukan sekadar berfokus pada nilai gizi.

“Sejak awal, tenaga gizi selalu ditekankan bahwa keamanan pangan itu vital. Ini mencakup kebersihan penjamah makanan, peralatan masak dan makan, hingga seluruh proses pengolahan dan produksi,” ujar Wahyu kepada NU Online, Jumat (30/1/2026).

Ia menekankan bahwa sekecil apa pun gejala keracunan makanan sudah merupakan sinyal serius. Keluhan ringan seperti mual atau pusing harus dipandang sebagai gejala awal keracunan yang membutuhkan penanganan cepat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur atau lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan standar operasional prosedur (SOP) selama proses produksi makanan.

“Semakin panjang rantai produksi makanan, potensi keracunan semakin besar. Semakin banyak penjamah makanan, maka pengawasan dan pengendalian harus makin ketat,” tegasnya.

Wahyu menambahkan, kasus keracunan MBG bukanlah kejadian tunggal, melainkan sudah berulang di sejumlah wilayah, baik yang terekspos media maupun tidak. Karena itu, ia menilai perlu dilakukan pemetaan menyeluruh untuk menemukan akar masalah sejak tahap awal.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, ia menekankan pentingnya audit penyelenggaraan MBG. Audit kelayakan idealnya dilakukan sebelum operasional dimulai dan dilanjutkan secara berkala, misalnya setiap tahun.

“Karena makanan ini dikonsumsi kelompok rentan seperti anak sekolah, maka aspek gizi dan keamanan pangannya harus benar-benar dijaga,” tandasnya.

Ia juga menilai audit berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan para pekerja. Dengan audit resmi, penyelenggara memiliki bukti pemenuhan standar ketika terjadi kasus dan muncul opini publik.

Evaluasi pun dapat diarahkan secara lebih tepat, baik pada proses distribusi, higienitas di sekolah, maupun faktor lain di luar dapur produksi yang berpotensi menimbulkan kontaminasi.

Senada, Ketua Yayasan Asosiasi Manajemen Mutu Indonesia (YAMMI) sekaligus Kaprodi Gizi Universitas Sahid, Khoirul Anwar, menjelaskan bahwa penyelenggaraan makanan massal memiliki risiko jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga karena rantai prosesnya lebih panjang.

“Kalau di rumah tangga jumlahnya sedikit sehingga pengendalian lebih mudah. Tapi MBG itu massal, sistemnya panjang dan kompleks,” ujarnya kepada NU Online, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, risiko sudah muncul sejak perencanaan menu dan pengadaan bahan pangan. Kualitas dan keamanan bahan harus dipastikan sesuai spesifikasi, lalu disimpan dengan pengendalian suhu yang terpantau secara ketat.

Proses pengolahan juga harus memastikan makanan matang sempurna, yakni pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Ia mengingatkan adanya danger zone pada suhu 5-60 derajat Celcius yang justru memicu pertumbuhan bakteri.

“Kalau berada di zona bahaya itu, risiko pertumbuhan bakteri menjadi sangat tinggi,” jelasnya.

Pada tahap pemorsian dan distribusi, aspek higiene dan sanitasi juga krusial. Petugas pemorsian harus dipastikan higienis, sementara suhu makanan saat distribusi harus tetap terjaga hingga disajikan.

Terkait jaminan keamanan pangan, Khoirul menegaskan pentingnya Sertifikat Higiene dan Sanitasi Laik Sehat (SHLS) bagi setiap SPPG. Sertifikat ini menjadi dasar bahwa proses penyelenggaraan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.

“Setelah SHLS, barulah bisa ditingkatkan ke sistem HACCP agar keamanan pangan terdokumentasi di setiap tahapan,” paparnya.

Ia menegaskan, jika SPPG yang mengalami kasus keracunan belum memiliki SHLS, maka kelayakan penyelenggaraan makanan massal patut dipertanyakan.

“Kalau belum punya SHLS, itu indikasi kuat bahwa standar kebersihannya belum layak,” pungkas Khoirul.