Daerah BANJIR SUMATRA

Ulama Aceh Kembali Sorot Lambannya Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatra

NU Online  ·  Senin, 8 Desember 2025 | 08:00 WIB

Ulama Aceh Kembali Sorot Lambannya Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatra

Ilustrasi: salah satu bangunan Dayah MUDI Samalanga terseret banjir hingga ke badan sungai. (Foto: NU Online/Helmi Abu Bakar)

Banda Aceh, NU Online

Kritik dan kekecewaan dari kalangan ulama Aceh terhadap lambatnya penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra semakin menguat. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali atau Abu Sibreh, menilai respons pemerintah belum menggambarkan kondisi darurat yang sedang dialami masyarakat.


Hingga memasuki hari ke-12 pascabencana, banyak warga di beberapa daerah Aceh masih belum mendapatkan bantuan logistik maupun layanan evakuasi yang memadai. Kondisi ini, menurut Abu Sibreh, menjadi tanda bahwa negara belum sepenuhnya hadir ketika rakyat membutuhkan.


“Sudah lebih dari sepuluh hari bencana berlalu, namun Aceh seperti daerah tanpa tuan. Banyak warga masih menunggu makanan, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya,” ujarnya, Ahad (7/12/2025) di Aceh.


Ia menyebut penanganan bencana seharusnya dilakukan lebih cepat, sistematis, dan terukur. Hingga kini masih banyak titik terdampak banjir besar yang sulit dijangkau akibat akses jalan rusak parah, jembatan putus, dan jaringan komunikasi yang belum pulih. Bahkan, sejumlah daerah masih terisolir tanpa bantuan memadai.


“Negara tidak boleh terlambat dalam urusan kemanusiaan. Saat rakyat berada dalam bahaya, maka di situlah seharusnya negara hadir paling depan,” tegasnya.


Abu Sibreh juga menyoroti kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya bantuan internasional untuk Aceh. Menurutnya, kebijakan tersebut kontradiktif dengan kenyataan bahwa pengelolaan sumber daya alam justru banyak diberikan kepada pihak asing.


“Kedaulatan negara tidak hilang dalam urusan kemanusiaan. Tapi kenapa kedaulatan negara hilang dan diinjak oleh asing dalam hal penguasaan tambang dan hutan? Kenapa hal ini dibiarkan, sementara urusan kemanusiaan negara tidak membuka pintu untuk asing membantu? Ini aneh,” kritiknya.


Padahal, beberapa negara telah menyatakan siap membantu Aceh setelah melihat besarnya dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.


Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Sibreh itu juga menyoroti maraknya publikasi di media sosial yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Banyak kunjungan pejabat dan foto distribusi bantuan yang viral, namun warga di daerah terdampak masih mengalami kesulitan.


“Yang tampak di media sosial itu bagus, tetapi realitanya rakyat masih menjerit,” ujarnya.


Karena itu, Abu Sibreh meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan perhatian penuh terhadap bencana besar yang melanda tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia yang juga Ketua PWNU Aceh berharap adanya langkah cepat yang memastikan bantuan merata hingga ke wilayah yang masih terisolir.


“Ini bukan hanya bencana biasa. Ini tragedi kemanusiaan. Maka pemimpin tertinggi negara harus turun tangan memastikan semua tertangani,” katanya.


Di tengah kondisi sulit ini, NU Online mengajak masyarakat luas untuk memperkuat solidaritas dan membantu warga terdampak melalui saluran resmi. Para donatur dapat menyalurkan dukungan melalui NU Online Super App dengan mengklik banner “Darurat Bencana” atau melalui laman filantropi NU. Semoga bantuan dan kepedulian semua pihak dapat mempercepat pemulihan warga terdampak bencana di Aceh dan Sumatra.


============

Para dermawan bisa donasi lewat NU Online Super App dengan mengklik banner "Darurat Bencana" yang ada di halaman Beranda atau via web filantropi di tautan berikut: filantropi.nu.or.id.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang