NU Melawan Rezim Otoriter dan Korup di Era Orde Baru

Sejarah mencatat, Nahdlatul Ulama (NU) yang dipimpin KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak seperti kebanyakan kelompok Islam yang keberatan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. NU, dengan khazanah fiqih yang sangat kaya, bisa menerima Pancasila. Namun Soeharto tak mau begitu saja membiarkan NU. Gus Dur juga dimusuhi Soeharto karena sikap oposisinya.

Namun demikian, Gus Dur berkawan dengan Benny Moerdani. Gus Dur tentu tahu dirinya bisa ditahan kapan saja oleh aparat Soeharto. Ketika Gus Dur mengalami penahanan di era 1980-an, ia meminta kawan-kawannya memberi tahu Benny yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI (1983-1988).

Setelah Peristiwa Tanjung Priok 1984 yang memicu krisis dalam hubungan antara pemerintah dengan kalangan Islam politik, Gus Dur mengajak Benny bersafari dari pesantren ke pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Satu upaya Gus Dur yang bisa membuat ABRI dan pemerintah tidak terlihat jahat di mata kaum santri.

 

Pada awal 1990-an Soeharto mulai merapat kepada kalangan Islam, terutama kelompok Islam "modernis", bukan kepada kelompok NU yang "tradisionalis". Soeharto merestui berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang tidak disambut positif oleh Gus Dur karena dianggap melanggengkan sektarianisme.

Pada 1 Maret 1992 Gus Dur hendak mengadakan Rapat Akbar di Istora Senayan, Jakarta sebagai bagian dari kampanyenya untuk menentang politik sektarianisme yang saat itu mulai tumbuh. Usaha Gus Dur itu dipersulit oleh aparat pemerintah dan bus-bus yang membawa ribuan warga NU dari luar Jakarta dihalangi. Akhirnya 'hanya' 150.000-200.000 massa yang bisa hadir.

Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2017) menyebut pendirian ICMI atas perintah Soeharto. Dia mencatat, salah satu tujuan Soeharto mendirikan ICMI adalah memisahkan kaum modernis dari kaum tradisionalis. Dengan demikian mereka tidak bisa bekerja sama untuk melawannya. Hal ini terbukti ketika pada awal 1990-an, Amien Rais, orang yang memang biasa bersuara lantang, belum lagi bersikap kritis terhadap Soeharto. Posisinya di Dewan Ahli ICMI sedikit banyak membuatnya bungkam.

 

Terbentuknya ICMI dengan ketua pertamanya, BJ Habibie, tidak hanya dipandang Gus Dur sebagai langkah politis Soeharto dalam melokalisir tokoh-tokoh cendekiawan di bawah kendalinya, tetapi juga dilihat sebagai pem-bonsai-an peran cendekiawan untuk kepentingan dan eksistensi rezim Soeharto. Gus Dur berharap ICMI sebagai sebuah wadah mencapai kesuksesan, namun ia dengan tegas menyatakan bahwa tempat dirinya bukan di situ (ICMI).

 

Gus Dur pun merasa NU tak diberi kesempatan untuk menunjukkan visi Islam Indonesia yang anti-sektarianisme. Ia kemudian melontarkan kritik yang lebih keras kepada pemerintah.

“Dengan mencegah Nahdlatul Ulama mendapatkan legitimasi penuh atas pandangannya, tanggung jawab untuk mengorientasikan gerakan agama di Indonesia sekarang ini pindah ke tangan pemerintah. Jika pemerintah gagal, maka dalam waktu 10 tahun kekuatan mereka yang tidak menerima ideologi nasional akan tumbuh dan akan mengancam Republik Indonesia dan Pancasila,” kata Gus Dur.

 

Soeharto pun kesal. Mendekati Pemilu 1992, Gus Dur menggaungkan kelompok diskusi dan pemikiran bernama Forum Demokrasi (Fordem) yang bikin Soeharto makin dongkol. Kekesalan Soeharto sampai membuat salah satu menantunya, Kolonel Prabowo Subianto, menghampiri Gus Dur dengan sebuah pesan khusus dari sang mertua.

“Prabowo memperingatkan Gus Dur agar tidak ikut campur dalam urusan politik. Seandainya Gus Dur berkeinginan untuk berkecimpung di dunia politik, maka ia harus menyetujui dipilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya,” tulis Barton (hlm. 230).

Prabowo juga mengatakan bahwa Soeharto dan tentara tak suka Gus Dur memimpin NU sekaligus Forum Demokrasi. Gus Dur diminta mundur dari salah satunya.

 

Dalam Muktamar NU 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, pemerintah mendukung "calon boneka" bernama Abu Hasan sebagai Ketua Umum PBNU untuk melawan Gus Dur.

Robert Hefner dalam Civil Islam (2000) menyebut Gus Dur sadar akan dukungan yang diberikan Jenderal Feisal Tandjung, Jenderal R. Hartono, dan Siti Hardiyanti Rukmana kepada kandidat lawannya itu. Tapi Gus Dur berhasil menang dalam pemungutan suara yang ricuh dan panas.

Sejak itu Gus Dur lebih berhati-hati kala berhadapan dengan rezim Orde Baru dan memilih jalur perlawanan yang berbeda dari sebelumnya. Empat tahun setelah Muktamar Cipasung, Soeharto tumbang dan sisanya adalah sejarah.

Gus Dur melakukan perlawanan bukan dalam konteks melawan pemerintahan yang sah, tetapi melawan rezim otoriter dan korup yang dibangun Soeharto dan kroni-kroninya selama 32 tahun.

Penulis: Fathoni Ahmad

Editor: Muchlishon