12 Negara Jadi Presiden Bergilir Dewan Keamanan PBB Sepanjang 2025, Aljazair Jadi Negara Pertama

Jakarta, NU Online

Presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB dilakukan bergilir setiap bulannya sesuai urutan abjad nama negara anggota dalam bahasa Inggris. Aljazair menjadi negara anggota Dewan Keamanan PBB yang mengawali Presidensi tahun 2025 pada bulan Januari ini.

Mengutip laman resmi PBB telah ditetapkan 12 negara yang akan bergiliran memegang Presidensi DK PBB sepanjang tahun 2025, yakni: Aljazair (Januari), Cina (Februari), Denmark (Maret), Perancis/France (April), Yunani/Greece (Mei), Guyana (Juni), Pakistan (Juli), Panama (Agustus), Korea Selatan/Republic of Korea (September), Rusia (Oktober), Sierra Leone (November), dan Slovenia (Desember).

Aljazair menjabat sebagai presiden bergilir DK PBB mulai Rabu (1/1/2025). Tahun ini merupakan tahun kedua Aljazair menjadi anggota tidak tetap DK PBB masa jabatan 2024-2025.

Annadolu menulis Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf menegaskan dalam masa jabatannya Aljazair akan mengangkat tiga topik utama untuk dibahas.

Attaf menyebut negaranya akan mengadakan pertemuan tingkat menteri di Dewan Keamanan untuk membahas secara khusus situasi Palestina dan isu-isu Timur Tengah yang lebih umum.

Selanjutnya, ia juga menegaskan kembali bahwa misi diplomatik Aljazair di PBB adalah memprioritaskan perjuangan Palestina. Aljazair akan terus menyoroti dan mendukung Palestina untuk mendorong gencatan senjata di Gaza, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Selain itu, Attaf mencatat bahwa Aljazair juga akan mengadakan pertemuan tingkat menteri untuk membahas antiterorisme di Afrika. Aljazair juga akan mengusulkan agenda ketiga yang difokuskan pada peningkatan kerja sama antara Liga Arab dan PBB.

Melansir WAFA, Perwakilan Tetap Aljazair untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amar Bendjama, dijadwalkan mengadakan konferensi pers pada hari ini Kamis (2/1/2025) di New York tentang program kerja Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota: 5 anggota tetap dengan hak veto (Tiongkok, Prancis, Federasi Rusia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat) dan 10 anggota tidak tetap, lima di antaranya dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum untuk masa jabatan dua tahun.

Negara anggota tidak tetap yang terpilih tahun ini adalah Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Republik Korea, Sierra Leone, Slovenia, dan Somalia.