PBB Gelar Pertemuan Perdana Bahas Potensi Ancaman AI

Jakarta, NU Online

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan pertemuan formal tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (18/7/2023) lalu. DK PBB mengadakan pertemuan formal tentang implikasi global AI untuk pertama kalinya yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly.

Dikutip dari CNN, Menteri Cleverly menyerukan pemerintahan internasional AI agar dikaitkan dengan prinsip-prinsip menegakkan kebebasan dan demokrasi, menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum, keamanan, keamanan fisik dan perlindungan hak milik privasi, serta kepercayaan. 

 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, kecerdasan buatan memiliki peluang dan manfaat sekaligus risiko dalam skala besar dan mendesak komunitas internasional untuk mengkoordinasi respons internasional terhadap AI untuk menetapkan aturan jalan yang disepakati secara global.

Ada kekhawatiran dan seruan untuk memperlambat laju perkembangan baru dalam kecerdasan buatan yang telah berkembang pesat selama beberapa bulan terakhir karena perusahaan seperti OpenAI, Google, dan Microsoft terus membangun sistem.

Melansir Euronews, Guterres mengatakan bahwa AI dapat berkontribusi pembangunan ekonomi, tetapi dia juga memperingatkan bahwa AI dapat menyebabkan "tingkat kematian dan kehancuran yang mengerikan" dan dapat "memungkinkan tingkat pengawasan otoriter yang baru".

"Penciptanya sendiri telah memperingatkan bahwa risiko yang jauh lebih besar, berpotensi bencana dan eksistensial ada di depan," kata Guterres. 

"Tanpa tindakan untuk mengatasi risiko ini, kami terlantar dalam tanggung jawab kami terhadap generasi sekarang dan masa depan," imbuhnya.

Guterres menyambut baik seruan dari beberapa negara anggota dalam menciptakan entitas PBB baru yang mendukung upaya kolektif untuk mengatur teknologi luar biasa ini, terinspirasi oleh model seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

Sementara itu, salah satu pendiri perusahaan AI Anthropic, Jack Clark mengatakan bahwa pengembangan kecerdasan buatan tidak hanya diserahkan kepada sektor swasta.

"Pemerintah dunia harus bersatu, mengembangkan kapasitas negara dan membuat pengembangan lebih lanjut dari sistem AI yang kuat, upaya bersama di semua bagian masyarakat, daripada yang didiktekan semata-mata oleh sejumlah kecil perusahaan yang bersaing satu sama lain di pasar," kata Clark.