F-Buminu Sarbumusi Ajak Buruh Migran Bersatu Perjuangkan Keadilan dan Kesetaraan Sosial

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Buruh Migran Nusantara (F-Buminu) Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Ali Nurdin menyerukan pentingnya membangun kekuatan kolektif di kalangan pekerja migran Indonesia.

Menurutnya, perjuangan buruh migran untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan sosial tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah dan sporadis.

“Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama ini seolah menjadi tulang punggung yang terlupakan. Mereka berkontribusi besar terhadap devisa negara, tetapi masih sering pulang dengan cerita getir—upah tak dibayar, kekerasan di tempat kerja, dan diskriminasi,” ujar Ali Nurdin dalam keterangan tertulisnya, Ahad (12/10/2025).

Ia menyoroti masih lemahnya perhatian negara terhadap kesejahteraan dan perlindungan PMI, meskipun hampir tiga puluh kementerian dan lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab langsung maupun tidak langsung dalam urusan pekerja migran.

Namun, kata Ali Nurdin, koordinasi antarlembaga sering tumpang tindih dan kehilangan fokus terhadap tujuan utama: melindungi manusia di balik istilah “pahlawan devisa”.

“Ketika berbagai instansi sibuk mengklaim perannya, pekerja migran justru masih harus berjuang sendirian menghadapi birokrasi yang rumit, agen nakal, serta minimnya akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan advokasi hukum,” ujarnya.

Ali menegaskan, sudah saatnya buruh migran membangun aliansi bersama lintas sektor—melibatkan komunitas, serikat pekerja, LSM, tokoh masyarakat, dan akademisi—untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara terintegrasi.

“Ketika perjuangan dilakukan secara parsial, hasilnya hanya sebatas seremonial. Tetapi jika dilakukan secara bersama-sama, dengan satu suara dan arah yang jelas, negara tidak bisa lagi menutup mata,” tegasnya.

Menurutnya, aliansi kolektif bukan hanya penting untuk menekan pemerintah agar memperkuat kebijakan perlindungan, tetapi juga untuk memperjuangkan kesetaraan sosial bagi para PMI dan keluarganya. Ia menilai, stigma terhadap pekerja migran sebagai “kelas dua” dalam struktur tenaga kerja harus dihapuskan.

“Bekerja di luar negeri bukan aib, melainkan bentuk pengabdian dan ketahanan ekonomi keluarga serta bangsa. Narasi ini perlu terus diperkuat agar masyarakat menghargai perjuangan buruh migran,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ali Nurdin menekankan pentingnya jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan nyata di lapangan. Ia mendorong adanya skema jaminan sosial lintas negara, pendampingan hukum berbasis komunitas di luar negeri, serta pemberdayaan ekonomi keluarga PMI di desa-desa.

“Dengan bersatu, pekerja migran dapat menuntut kehadiran negara dalam bentuk konkret: pelayanan satu pintu yang mudah diakses, bantuan hukum tanpa diskriminasi, dan pengakuan sosial terhadap peran mereka dalam pembangunan nasional,” katanya.

Ia juga menilai, dalam konteks global yang semakin kompleks—dengan fluktuasi ekonomi dunia dan ketatnya kebijakan imigrasi—buruh migran perlu beradaptasi melalui peningkatan keterampilan dan solidaritas baru.

“Aliansi pekerja migran bisa menjadi ruang edukasi dan pemberdayaan, bukan hanya tempat mengadu nasib, tetapi wadah membangun kapasitas, kesadaran, dan martabat bersama,” ujarnya.

Ali mengajak seluruh elemen buruh migran di berbagai sektor dan negara tujuan bersatu dalam satu gerakan nasional yang solid dan terorganisir.

“Sudah waktunya perjuangan buruh migran menjadi gerakan nasional yang mampu memastikan setiap tetes keringat di negeri orang dibayar dengan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan di negeri sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, tanpa persatuan, pekerja migran akan terus menjadi angka di tabel statistik devisa.

"Tapi dengan bersatu, mereka bisa menjadi suara perubahan—bukan sekadar pahlawan devisa, melainkan pahlawan yang diperjuangkan martabatnya,” kata Ali Nurdin.