GP Ansor Laporkan Penundaan Konbes pada Presiden Jokowi

NU Online · Kamis, 12 Maret 2020 | 15:20 WIB

Presiden Jokowi berfoto dengan Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan jajaran pimpinan usai bertemu di Istana Negara, Kamis (12/3). (Foto: istimewa)

Download PDF

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Yaqut Cholil Qoumas bersama jajaran Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (12/3). Dalam kunjungan ini, Gus Yaqut membahas rencana penyelenggaraan Konferensi Besar ke-23 GP Ansor dan mengharapkan kehadiran Presiden Jokowi untuk menghadiri acara tersebut untuk memberikan arahan untuk kegiatan tersebut.

"Kami bermaksud mengundang Bapak Presiden untuk membuka Konbes GP Ansor yang akan diselenggarakan di Rembang, Jawa Tengah, 17-18 Maret. Beliau menyatakan akan hadir. Namun, kami tadi juga sampaikan bahwa acara Konbes kami putuskan diundur karena merespons perkembangan kasus Corona," kata Gus Yaqut di komplek Istana Negara, usai bertemu Presiden.

Gus Yaqut menjelaskan, pengunduran waktu penyelenggaraan ini memang didasari pertimbangan meningkatnya kasus akibat virus Corona. Sebab, lanjutnya, acara Konbes Ansor akan dihadiri pengurus dan ribuan kader ansor dari seluruh Indonesia.

"Berkumpulnya massa banyak ini tidak menjamin soal penularan virus. Presiden sepakat acara ditunda hingga wabah Corona mereda. Namun, Presiden tadi sampaikan beliau tetap memastikan akan hadir setelah diputuskan lagi tanggal pelaksanaannya," ungkap Yaqut.

Sebelumnya, berdasarkan alasan serupa, PBNU juga memutuskan untuk menunda kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang sedianya akan digelar di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada 18 sampai 19 Maret 2020.

Pemerintah siap menerima masukan soal RUU Cipta Kerja
Selain membahas Konbes Ansor, Gus Yaqut menjelaskan, pertemuan dengan Presiden juga membahas tentang hal lain, termasuk RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang tengah menjadi kontroversi. Menurut dia, presiden Jokowi sangat terbuka menerima masukan dari berbagai kalangan masyarakat.

"Pembahasan Omnibus Law menurut Presiden sifatnya terbuka. Silakan, Pak Jokowi siap menerima masukan masyarakat. Jadi beberapa hal yang selama ini menjadi rasa penasaran terkait kontroversi Omnibus Law ini bisa terjawab. Kalau saya tangkap ini soal kurangnya sosialisasi ke publik," pungkas Gus Yaqut.

Editor: Ahmad Rozali

Editor: Ahmad Rozali

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang