Nasional

Harhubnas 2025, Federasi Sarbumusi RBPI Tagih Aturan ODOL yang Tak Rugikan Rakyat

NU Online  ·  Kamis, 18 September 2025 | 08:30 WIB

Harhubnas 2025, Federasi Sarbumusi RBPI Tagih Aturan ODOL yang Tak Rugikan Rakyat

Demonstrasi sopir truk mengenai aturan ODOL. (Foto: NU Online/Suwitno)

Jakarta, NU Online

 

Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 diperingati setiap tanggal 16 September 2025. Sejalan dengan momen itu, Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) atau Federasi Transportasi di bawah naungan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Ika Rostianti menagih soal kejelasan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang tidak merugikan rakyat.

 

Penegasan itu ditujukan Ika terkhusus kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

 

"Dalam rangka menyambut hari perhubungan aku mempertanyakan keseriusan dan komitmen pemerintah, berpikiran positif mungkin sempat terputus karena Agustus full bulan penuh gejolak. Justru dalam rangka perayaan Perhubungan ini menagih komitmennya pemerintah," katanya saat dihubungi NU Online pada Rabu (17/9/2025).

 

"Harusnya pada Hari Perhubungan ini pemerintah makin kuat komitmennya untuk ini ODOL gimana, mau dibawa ke mana karena udah bikin heboh di bulan Juni," jelasnya.

 

Ika mengungkapkan bahwa saat ini kondisi Indonesia yang sudah relatif stabil pasca demonstrasi sejak 25 hingga 31 Agustus 2025, Menko IPK AHY dan Menhub Dudy membuka diri untuk mendengarkan secara langsung permintaan rakyat.

 

"Kondisi Indonesia sudah mulai stabil. Jadi baik AHY maupun Pak Menhub sebaiknya melakukan suatu pergerakan ya, karena pidato Presiden Prabowo bahwa kementerian dan lembaga negara harus membuka pintu seluas-luasnya untuk civil society," katanya.

 

Ia mengingatkan, jika kebijakan ODOL digantung terlalu lama, Ika khawatir akan terjadi gejolak-gejolak baru yang tidak diperlukan.

 

"Mudah-mudahan bisa melakukan sesuatu yang lebih riil menemui rakyat supaya tidak ada gejolak-gejolak baru. Aku nggak tahu nih tidak ada kabar juga Menhub dan AHY," jelasnya.

 

Penanganan soal kebijakan ODOL masih belum dipertegas oleh pemerintah. Terakhir Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sarbumusi Irham Ali Saifudin menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas klausul perlindungan hukum bagi para sopir, satu pekan sejak Jumat (8/8/2025). Meski begitu, belum ada tanggapan resmi baik dari DPR RI maupun Sarbumsi.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang