Akademisi Minta Kemenhub Perkuat Subsidi Transportasi Daerah 3T

Jakarta, NU Online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mendapat tambahan pagu anggaran sebesar Rp 2,74 triliun untuk tahun anggaran 2025. Penambahan tersebut disahkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025).

Melalui tambahan itu, pagu efektif Kemenhub tahun 2025 naik dari sebelumnya Rp 26,76 triliun menjadi Rp 29,50 triliun.

Menanggapi hal itu, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyarankan agar anggaran tambahan ini dimanfaatkan untuk memperkuat subsidi di berbagai sektor transportasi. 

Ia menilai, subsidi transportasi masih sangat dibutuhkan, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Penambahan anggaran itu sebaiknya diberikan untuk subsidi transportasi darat, udara, laut, serta subsidi kereta api perintis," ujar Djoko kepada NU Online pada Senin (8/9/2025).

Ia merinci, sektor darat mencakup angkutan jalan, antarmoda, barang, dan penyeberangan perintis. Sementara di sektor udara, subsidi diperlukan untuk penerbangan perintis, baik kargo maupun penumpang, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Lebih lanjut, Djoko juga menyoroti pentingnya penguatan Program Keselamatan Transportasi, termasuk tambahan anggaran bagi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Menurutnya, anggaran KNKT mestinya tidak dipangkas atas nama efisiensi. 

“Idealnya, KNKT berdiri sebagai institusi yang terpisah dari Kemenhub, seperti BMKG dan Basarnas,” tegasnya.

Djoko juga menerangkan bahwa semulanya Kemenhub telah mengalokasikan anggaran subsidi transportasi sebesar Rp 4,39 triliun untuk tahun 2024, yang disalurkan ke berbagai moda transportasi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, katanya, menerima alokasi Rp 1,49 triliun untuk membiayai sejumlah program. Subsidi tersebut, lanjutnya, mencakup 357 trayek angkutan jalan senilai Rp 212,28 miliar, 35 trayek angkutan antarmoda (Rp 63,9 miliar), dan 6 lintasan angkutan barang (Rp 22,2 miliar). 

"⁠Angkutan Penyeberangan untuk mendukung mobilitas antar pulau dengan subsidi untuk 270 lintasan penyeberangan perintis (Rp 622,6 miliar) dan 2 lintasan Long Distance Ferry (Rp 18 miliar)," jelasnya.

Selanjutnya sektor angkutan perkotaan, kata Djoko, Direktorat Jenderal Perhubungan darat mendapatkan alokasi Rp 500 miliar untuk layanan di 10 kota, dan Rp 50 miliar untuk mendukung transportasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Di sektor udara, lanjutnya, anggaran subsidi mencapai Rp 750 miliar, mencakup 44 rute kargo perintis (Rp 108,40 miliar) dan 264 rute penumpang (Rp 588,48 miliar). Pemerintah, katanya, juga telah memberikan subsidi BBM untuk penerbangan perintis, masing-masing 10.842 drum BBM penumpang (Rp 31,95 miliar) dan 1.583 drum BBM kargo (Rp 7,23 miliar).

Sementara itu, kata Djoko, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima alokasi subsidi sebesar Rp 1,95 triliun, untuk mendukung 39 lintasan Tol Laut, 105 trayek perintis laut, dan 6 trayek kapal ternak.