Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun karena Melemahnya Independensi KPK

Jakarta, NU Online

Skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) Indonesia pada 2025 kembali mengalami penurunan. Transparency International (TI) Indonesia menilai kondisi ini tidak lepas dari melemahnya upaya pemberantasan korupsi, termasuk menurunnya independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti dan Manajer Program TI Indonesia Ferdian Yazid menyampaikan bahwa skor CPI Indonesia tahun 2025 berada di angka 34 dengan peringkat 109 dari 180 negara. Dibandingkan tahun sebelumnya, skor tersebut turun tiga poin, sementara peringkat Indonesia merosot sepuluh tingkat dari posisi 99.

“Pada tahun 2025, skor CPI Indonesia berada di angka 34 dengan peringkat 109 dari 180 negara. Dibandingkan tahun 2024, skor ini turun tiga poin dan peringkat Indonesia merosot sepuluh tingkat, dari posisi 99 menjadi 109,” ujar Ferdian dalam Peluncuran Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang digelar secara daring pada Selasa (10/2/2026).

Ferdian menjelaskan bahwa CPI memiliki rentang skor 0-100. Skor 0 menunjukkan negara yang dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 mencerminkan negara yang dipersepsikan sangat bersih. Indonesia sendiri telah masuk dalam pengukuran CPI sejak 1995 dengan skor awal 19.

Ia menambahkan, sejak era reformasi hingga 2019, skor CPI Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dari 17 menjadi 40 atau naik sekitar 23 poin. Namun, sejak 2019 hingga kini, skor CPI Indonesia cenderung fluktuatif dan mengalami penurunan.

Menurut Ferdian, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah melemahnya independensi lembaga pemberantasan korupsi, khususnya KPK, yang berdampak pada persepsi publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi.

Selain itu, Indonesia saat ini memiliki skor CPI yang sama dengan sejumlah negara lain, seperti Aljazair, Malawi, Sierra Leone, Laos, Bosnia dan Herzegovina, serta Nepal. Ferdian menyoroti Nepal sebagai contoh negara dengan skor CPI setara yang dalam setahun terakhir justru mengalami gelombang demonstrasi besar akibat praktik korupsi yang mengakar di sektor publik.

“CPI telah dilakukan sejak tahun 1995. Salah satu keunggulan CPI adalah cakupan geografisnya yang bersifat global, mencakup hingga 180 negara atau teritori. Kita dapat melihat posisi Indonesia dibanding negara tetangga atau negara lain dengan skor CPI yang setara, termasuk kaitannya dengan kondisi ekonomi dan politik mereka,” paparnya.

Lebih lanjut, Ferdian menjelaskan bahwa CPI merupakan indeks gabungan yang bersumber dari 13 sumber data. Transparency International tidak melakukan pengumpulan data primer, melainkan mengompilasi data dari berbagai lembaga independen. Responden CPI umumnya berasal dari dua kelompok utama, yakni pelaku bisnis dan para pakar yang diminta menilai persepsi korupsi di sektor publik.

“CPI mengukur persepsi terhadap berbagai praktik korupsi di sektor publik, seperti kelaziman penyuapan, penggelapan anggaran publik, penyalahgunaan jabatan (abuse of power), serta kemampuan pemerintah dalam mencegah dan menindak korupsi secara efektif,” ujarnya.

Dari sisi metodologi, Ferdian mengungkapkan bahwa CPI merupakan indeks komposit dari 13 sumber data. Namun, pada edisi tahun 2025 tidak semua sumber diperbarui. Dari total 13 sumber, hanya sembilan yang mengalami pembaruan, di antaranya Varieties of Democracy, World Justice Project Rule of Law Index, PRS Group ICRG Indicators, serta Economist Intelligence Unit.

Sementara itu, empat sumber lainnya tidak diperbarui, yakni Bertelsmann Sustainable Governance Indicators, Freedom House Nations in Transit, African Development Bank, serta Global Insights Global Risk Rating.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia sekaligus pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengingatkan pentingnya peran indeks, penilaian, dan pemeringkatan dalam perkembangan demokrasi.

“Indeks tidak sekadar menampilkan angka, tetapi membantu kita memahami ukuran-ukuran tertentu dari aspek yang dinilai. Kita tidak hanya mengenal Corruption Perceptions Index (CPI), tetapi juga CPI yang disusun oleh Transparency International, yang merupakan hasil agregasi dari berbagai indeks lain,” katanya.

Bivitri menjelaskan bahwa CPI merupakan penggabungan dari berbagai sumber, seperti Varieties of Democracy, Rule of Law Index, dan sejumlah indeks lain yang selama ini menjadi rujukan global. Menurutnya, keberadaan indeks seperti CPI menjadi semakin penting ketika kritik dari dalam negeri justru kerap dikecilkan.

“Refleksi saya, barangkali negara kita memang membutuhkan pengingat dari pihak lain. Namun, sering kali ketika kritik disampaikan, yang sejatinya bukan untuk menjelekkan atau menghina, justru muncul tuduhan bahwa kritik tersebut tidak objektif atau bahkan anti asing. Akhirnya yang diserang adalah pembawa pesan, bukan substansi pesannya,” tegasnya.

Bivitri menambahkan bahwa ada dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam menilai sebuah indeks. Pertama adalah metodologinya. Jika terdapat keberatan, menurutnya, hal tersebut seharusnya disampaikan sebagai bagian dari diskusi ilmiah.

“Mari kita saling mengkritik berdasarkan metodologi yang digunakan. Nanti hal ini juga akan dijelaskan oleh kawan-kawan, termasuk metodologi standar yang digunakan oleh Transparency International,” ujarnya.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah rekam jejak dan kredibilitas lembaga penerbit indeks. Bivitri menegaskan bahwa Transparency International telah menerbitkan CPI Indonesia secara konsisten sejak 1995.

“Artinya, indeks ini sudah sangat lama, metodologinya relatif mapan, dan diterapkan secara seragam di seluruh dunia. CPI tidak dibuat khusus untuk Indonesia. Semua negara dirilis pada waktu yang sama dengan standar yang sama. Karena itu, tuduhan bahwa indeks ini dibocorkan atau bersifat pesanan jelas tidak berdasar,” pungkasnya.