Kelakar Gus Mus soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak: Boleh, tapi Harus Cuti

Jakarta, NU Online

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus merespons pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak kepada capres-cawapres asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Respons Gus Mus disampaikan dalam kolom komentar unggahan instagram @narasinewsroom pada Rabu (24/1/2024) tentang pernyataan Jokowi tersebut. "Boleh, tapi harus cuti," kata Gus Mus (@s.kakung) sambil memasang emoji tertawa.

Membalas komentar Gus Mus tersebut, beberapa warganet ikut berkomentar dengan menyebutkan dukungan dan setuju dengan Gus Mus. "Iya setuju, Mbah," kata akun @areyounanta dengan emoticon cinta. "Sungkem Mbah Yai," tulis akun @adurrikh.

Kebijakan harus cuti dan non-aktif dilakukan oleh PBNU terhadap seluruh pengurus NU, pengurus lembaga dan badan otonom yang masuk menjadi tim sukses capres-cawapres dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024, terdapat 64 nama fungsionaris yang dinonaktifkan dari jajaran Pengurus Harian dan Pleno PBNU.

Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan, presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan capres-cawapres dalam pemilu. Asalkan saat kampanye, kata Jokowi, tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi, Rabu (24/1/2024).

Jokowi mengatakan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi, presiden dan menteri adalah “pejabat publik sekaligus pejabat politik”. “Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.

“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak,” sambungnya.

Dua menteri di kabinet Jokowi tengah mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Sejumlah menteri dan wakil menteri juga tergabung dalam tim kampanye para capres dan cawapres.

Selain itu, Gibran Rakabuming Raka masih mengemban jabatan publik sebagai Wali Kota Solo dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Pernyataan terbaru Jokowi tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dikatakannya pada 2023 lalu di Kompas seperti yang diunggah @jaringangusdurian. Jokowi mengatakan, "Perlu saya sampaikan bawah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat harus netral. TNI harus netral, Polri harus netral."