Kesaksian Warga yang Pro dan Kontra soal Aktivitas Aparat di Wadas

Purworejo, NU Online

Seorang warga Wadas menyampaikan kondisi terkini di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pasca-penangkapan warga oleh aparat kemarin.

“Kondisi hari ini tadi jam 10.00 WIB (kemarin, red) ada 10 truk aparat datang lagi dan rombongan motor banyak preman-preman juga,” ujar salah satu warga Desa Wadas yang tidak ingin disebutkan namanya kepada NU Online, Kamis (10/2/2022).

Dia juga melaporkan sampai detik ini (kemarin, red) belum ada penarikan aparat polisi. Dia mengatakan justru masih banyak pihak-pihak yang berupaya melakukan sweeping di Desa Wadas.

“Semalam ada rombongan motor keliling terus sambil bengak-bengok (teriak-teriak) pakai Toa suruh ngumpulin SPPT dan tanda tangan (nanti) di rumahnya orang pro Wadas. Kemudian warga takut banget gak bisa tidur dan nangis. Siangnya dapat kabar ada door to door dikawal aparat buat tanda tangan,” ungkap dia.

Senada, warga lain yang juga tidak ingin disebutkan namanya menceritakan keadaan salah satu warga yang mendapat paksaan oleh aparat untuk melakukan pengukuran lahan di hutan. 

“Ada salah satu warga diajak paksa ke hutan untuk melakukan pengukuran di lahannya padahal warga tidak mau tanahnya diukur. Mereka didatangi aparat kepolisian sekitar 10 orang bersama petugas dari BPN,” kata warga tersebut.

Dirinya juga melaporkan adanya intimidasi dari aparat sampai membuat beberapa warga tidak berani keluar dari hutan karena ketakutan.

 

“Kita dikejar-kejar sampai malam oleh Brimob akhirnya kita lari ke hutan, bermalam di alas sampai siang. Sampai sekarang belum berani turun karena takut dikejar lagi,” tutur dia

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, Wasis salah seorang warga yang setuju atau pro penambangan batu andesit di Wadas menampik adanya intimidasi dari aparat kepada warga. 

“Sebelum polisi masuk untuk mengawal pengukuran sudah terjadi reaksi-reaksi dari mereka yang menolak bahkan polisi patroli saja di-framing menakut-nakuti warga dan anak sekolah. Padahal kejadiannya tidak seperti itu,” terang Wasis kepada NU Online, Kamis (10/2/2022).

Wasis menjelaskan, kedatangan aparat ke Wadas semata untuk mengawal pengukuran lahan oleh pihak BPN. “Kedatangan polisi diminta orang yang pro juga, karena sudah dua kali kami mencoba membantu BPN mengukur tanah kami sendiri ke wilayah masing-masing tanpa pengawalan polisi malah diserang sama mereka yang kontra,” ucap Wasis.

“Kami dan pihak BPN tidak bisa mengukur lahan jika tidak dikawal polisi. Jadi kami minta pendampingan polisi untuk mengukur tanah kami sendiri tuntas bukan mengukur tanah orang yang tidak setuju,” imbuh dia. 

Wasis mengakui bahwa sampai hari ini (kemarin, red) aparat masih berjaga di Wadas. Hal itu tak lain untuk menjaga keamanan pihak BPN dan warga yang menerima pengukuran lahan untuk tambang batu andesit di Wadas.

“Ya memang masih ada patroli karena kami masih mengukur lahan. Mereka diminta mantau agar aman terkendali,” tandas Wasis. 

Sebelumnya, pada Rabu (9/2/2022) Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengatakan bahwa terkait insiden pihaknya mengamankan 64 warga di Mapolres Purworejo dan sudah dibebaskan. Penahanan sementara tersebut dilakukan untuk mencegah adanya benturan warga yang menerima pengukuran dan warga yang menolak.

Irjen Ahmad Luthfi juga membantah jumlah ribuan aparat di Desa Wadas yang disebut di beberapa media, termasuk di NU Online. Ia mengklaim hanya mengirim sebanyak 250 personel polisi.

"Tidak ada ribuan polisi, hanya 250 personel yang diterjunkan untuk mendampingi 10 Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN)," kata Kapolda dalam siaran pers dikutip Antara pada Rabu (9/2/2022) lalu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam bincang pagi di stasiun televisi Kompas TV pada Kamis (10/2/2022) mengakui adanya pemukulan dari aparat kepada warga di lapangan sehingga ia pun kembali menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf Ganjar juga sebelumnya disampaikan pada Rabu (9/2/2022) saat jumpa pers.

 

Namun, di tengah ramainya penolakan, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa proyek penambangan batu andesit di Wadas akan dilanjutkan. Sedangkan Menkopolhukam Mahfud MD juga mengklaim bahwa aktivitas aparat sudah sesuai prosedur sehingga proses pengukuran lahan akan terus berlanjut.

 

Sementara itu, Ketum Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta semua pihak untuk tidak membuat politis terkait kisruh di Wadas.

"Kita tidak perlu tergesa-gesa menjadikan politisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat, dan sebagainya. Kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini," kata Gus Yahya dalam sambutannya secara daring pada acara Musyawarah Kerja Wilayah PWNU Jawa Tengah dan peringatan Harlah NU di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis (10/2/2022) malam. 

Menurut Gus Yahya seluruh pihak harus bersama-sama mencari jalan keluar dan solusi atas persoalan tersebut. Oleh karena itu, NU siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di Desa Wadas.

"Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan NU, insyaallah, akan siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri," ucap Gus Yahya.

Kontributor: Suci Amaliyah

Editor: Ahmad