Kiai Said Tegaskan yang Lebih Penting dalam Pembangunan Ekonomi adalah Pemerataan

Jakarta, NU Online

Menghadapi kondisi krisis akibat Pandemi Covid-19 saat ini, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta pemerintah untuk menyikapinya dengan bijak. 

Kiai Said menegaskan, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan terus berupaya melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Jangan sampai kekayaan yang ada di Indonesia dimiliki dan dimonopoli oleh sekelompok orang saja.

“Yang paling penting adalah pemerataan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta kekayaan itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu," tegas Kiai Said mengutip ayat al-Qur’an surat al-hasyar ayat 7 saat berbicara pada Diskusi Publik Virtual yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyyin (P2N) bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (12/8).

Melihat kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Allah di negeri Indonesia ini, Kiai Said menegaskan bahwa jika itu bisa dikelola dengan baik dan benar, maka akan dapat menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

“Tapi kekayaan yang melimpah ini tidak cukup untuk mengenyangkan dan mengayakan kepada satu orang yang rakus, yang tamak,” tegasnya.

Kiai Said menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama tidak anti-konglomerat. Namun para konglomerat harus menggandeng elemen menengah ke bawah dan tidak menjadikan mereka sebagai sapi perah atau kulinya. Para aghniya (orang kaya) harus menjadikan masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai mitra, sehingga bisa mendongkrak ekonomi secara bersama-sama.

Saat ini lanjut Kiai Said, rakyat kecil sangat sulit dan harus melewati proses yang berliku-liku untuk dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Berbeda dengan kelompok-kelompok tertentu yang malah mendapat tawaran dari bank.

Program-program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sejenisnya, yang bertujuan membantu masyarakat kecil, pada praktiknya masih sulit diakses dan banyak rintangan untuk mendapatkannya.

“Ini kenyataan yang dirasakan oleh warga NU di desa-desa,” tegasnya pada diskusi bertema BUMN Lokomotif Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di era Covid-19 ini.

Sementara Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan melakukan kolaborasi dengan PBNU dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Erick menilai dukungan NU sangat penting dalam upaya pemerintah mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Erick pun siap dan selalu membuka diri mendengar masukan dari NU.

"Sejak awal alhamdulillah kita selalu mendengarkan masukan dan saran dari NU yang bisa menjadi introspeksi buat saya pribadi dan pemerintah karena tanpa bergandengan tangan dan gotong royong, upaya kita tidak ada artinya untuk rakyat," ujarnya.

Erick berharap ada langkah konkret yang bisa dilakukan di antaranya dengankerja sama antara BUMN dan PBNU dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Ia pun sudah menunjuk Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto untuk menindaklanjuti rencana kerja sama BUMN dengan NU.

"Kita konkretkan dua-tiga program, nanti kalau berjalan baik baru kita kembangkan ke yang lain," ungkap Erick.

Pewarta: Muhammad Faizin

Editor: Fathoni Ahmad