Komnas Haji Dukung Kerja Sama Garuda dan Saudi Airlines untuk Tekan Ongkos Penerbangan

Jakarta, NU Online

Penerbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji merupakan komponen terbesar. Hal ini ditambah dengan kekosongan pesawat setelah mengangkut jamaah. Sebab, meski kosong, ongkos penerbangan tetap sama.

"Hal ini sangat tidak ekonomis. Maka agar lebih efesien dua maskapai itu perlu membangun kerja sama," kata Ketua Komnas Haji H Mustolih Siradj kepada NU Online pada Kamis (9/4/2026).

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat langsung menginstruksikan Garuda Indonesia dan Danantara untuk melakukan kerja sama atau joint venture dengan Saudi Airlines. Pasalnya dua maskapai tersebut merupakan pelayan utama penerbangan haji.

Instruksi itu, menurut Mustolih, dalam penyelenggaraan haji 2026 tersebut perlu didukung. Hal ini penting untuk efisiensi agar pembiayaan dapat lebih ekonomis.

"Sehingga langkah Presiden ini sangat tepat dalam memecah kebuntuan selama puluhan tahun dan menekan ongkos," lanjut Mustolih.

Selain itu, pembangunan terminal haji di Arab Saudi menjadi fokus berikutnya. Presiden bukan sebatas berencana tetapi sudah mengkomunikasikan langsung dengan pihak Saudi.

"Ini merupakan terobosan sehingga mempermudah mobilitas jamaah haji yang jumlahnya jumbo hingga ratusan ribu orang," ujarnya.

Selama ini, jamaah haji Indonesia mendarat di dua bandara utama, yaitu Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah (90 km dari Makkah) dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah,  450 km dari Makkah. "Dengan adanya terminal baru akan mempercepat mobilitas," katanya.

Mustolih juga mengapresiasi Presiden Prabowo atas perhatiannya pada penurunan ongkos penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 M/ 1447 H ini berhasil ditekan sebesar rata-rata Rp2 juta per jamaah dibanding tahun sebelumnya di tengah gejolak harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah.

"Hal ini lantas dipertegas dengan komitmen Presiden yang tidak akan membebani biaya tambahan kepada jamaah. Antrean jamaah haji juga dipangkas menjadi 26 tahun dan akan terus diperpendek," katanya.

Komnas Haji juga mengapresiasi keseriusan dan keberpihakan Prabowo terhadap tata kelola penyelenggaraan haji yang begitu serius dan intens. Karena bukan kali ini saja Presiden mendorong adanya terobosan-terobosan penting dalam membangun tata kelola penyelenggaraan haji.

Sebelumnya dua kebijakan strategis juga sudah direalisasikan yakni pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dipisah dari Kementerian Agama lalu pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang sedang berjalan yang akan menjadi pilar utama membangun ekosistem haji.