Lewat Aksi Musikal, Paduan Suara GITAKU Desak Penetapan Darurat Nasional untuk Bencana Sumatra

Jakarta, NU Online

Aksi solidaritas untuk mendesak pemerintah menetapkan bencana Aceh-Sumatra sebagai darurat nasional disuarakan oleh Paduan Suara GITAKU. Mereka menggelar aksi flash mob dengan menyanyikan tiga lagu bertema keprihatinan di depan Gedung Mal Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2025).

Koordinator Aksi Arief Bobhil menyampaikan bahwa bencana di Sumatra terjadi bukan tanpa sebab. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan tata kelola lingkungan pemerintah yang tidak berperspektif ekologi serta menunjukkan sikap negara yang bukan hanya lalai, tetapi memilih berpihak pada oligarki perusak bumi.

“Hutan yang harusnya menjadi ruang hidup masyarakat, gawatnya hanya dilihat oleh pemerintah sebagai komoditas. Terbukti dalam berbagai video yang beredar luas, gelondongan kayu meluncur bersama air dan lumpur,” kata Bobhil.

Dalam Pernyataan Keprihatinan Paduan Suara GITAKU yang dibacakan di sela aksi, mereka dengan tegas menyerukan bahwa bencana yang sekarang terjadi di Sumatra patutnya dilihat sebagai darurat nasional.

“Kami mendesak status (darurat) bencana nasional karena bencana ini bukan sekadar bencana, melainkan kejahatan ekologi. Negara lalai. Pemerintah mengutamakan investasi, elite politik memperkaya diri dan mencari setoran untuk ongkos politik, tanpa peduli bahwa penggundulan hutan dan eksploitasi tambang menyebabkan ketimpangan ekologi,” ujarnya.

​​​

Dalam aksi ini, Paduan Suara GITAKU menyuarakan keprihatinan lewat tiga lagu yakni Ada yang Hilang, We Will Rock You, Do You Hear the People Sing.

Melalui lagu Ada yang Hilang dan Do You Hear the People Sing, GITAKU menuntut hadirnya negara dalam mengatasi bencana di Sumatra dan memanggil rakyat untuk bersuara atas ketidakpedulian dari sikap pemerintah.

Sementara We Will Rock You menjadi metafor paling pahit, yaitu tanah yang mengguncang hidup warga adalah gema dari kebijakan yang lalai, sekaligus panggilan agar rakyat mengguncang balik struktur kekuasaan yang abai.

“Ketiga lagu tersebut dapat dibaca sebagai gema kesedihan dan kemarahan kolektif atas bencana banjir dan longsor di Sumatra yang bukan semata-mata peristiwa alam, tetapi hasil hilangnya keadilan ekologis dan lemahnya tanggung jawab negara,” tambahnya.

Bobhil juga menolak pernyataan sejumlah pejabat yang menyebut bahwa bencana ini merupakan ujian Tuhan dan bahwa pemberi izin tambang, penebangan, dan perkebunan telah lulus ujian.

“Berani-beraninya Anda (Pemerintah) berdalih. Jangan tutupi fakta dan kaburkan kebenaran. Yang terjadi di Sumatra adalah pembunuhan ekologis,” tegasnya.

Dalam aksi ini, Paduan Suara GITAKU menyatakan tiga sikap berikut:

Pertama, menghentikan impunitas terhadap korporasi, pejabat, serta mantan pejabat yang berkolusi merusak lingkungan.

Kedua, menetapkan status bencana nasional atas tragedi pembunuhan ekologis di Sumatra.

Ketiga, melakukan investigasi independen sepenuhnya independen yang terbuka melibatkan ahli lintas negara terhadap penghancuran kehidupan yang disengaja ini.

Sebagai informasi, Paduan Suara GITAKU merupakan kelompok paduan suara yang beranggotakan berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja, pendamping komunitas warga, hingga ibu rumah tangga. Kelompok ini berdiri sejak dua tahun lalu.

Nama GITAKU bermakna kontribusi personal terhadap rapsodi perjalanan jatuh, bangun, jatuh, dan bangkit kembali sebuah negara-bangsa bernama Indonesia.