Pemerintah Siapkan Bansos Rp17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026

Jakarta, NU Online

Pemerintah menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran 2026. Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai skema perlindungan sosial yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos), mulai dari bansos reguler hingga bantuan adaptif dan asistensi rehabilitasi sosial.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, bansos reguler menjadi instrumen utama dalam skema tersebut. Program ini mencakup bantuan sembako serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

“Ini dengan anggaran sebesar Rp17,5 triliun,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan I dan Kesiapan Angkutan Idulfitri 2026, Rabu (11/2/2026), yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemensetneg.

Selain bansos reguler, pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial adaptif untuk merespons kondisi darurat dan kebencanaan. Anggaran lebih dari Rp2,3 triliun disiapkan untuk penanganan bencana di Sumatra serta sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana alam.

Di sisi lain, Kemensos mengelola anggaran bansos berbasis asistensi rehabilitasi sosial (atensi) dengan total pagu mencapai Rp20 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp17 triliun telah disalurkan kepada penerima manfaat. Sisa anggaran akan dicairkan secara bertahap sepanjang Januari hingga Maret 2026.

“Artinya, ini insyaallah sampai Lebaran dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di April, Mei, dan Juni,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, daftar penerima bansos tidak bersifat tetap. Pemerintah menggunakan data tunggal yang diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga status penerima bantuan dapat berubah seiring pemutakhiran data sosial ekonomi.

Dengan sistem tersebut, seseorang bisa saja menerima bansos pada satu periode, namun tidak lagi tercatat sebagai penerima pada periode berikutnya. Sebaliknya, warga yang sebelumnya belum pernah menerima bantuan dapat masuk sebagai penerima baru setelah proses pemutakhiran data.

“Atau sebaliknya ada yang belum pernah mendapatkan dan sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos melalui tahapan administrasi yang mencakup pembukaan rekening penerima hingga mekanisme distribusi melalui PT Pos Indonesia. Kemensos juga membuka ruang partisipasi publik dalam pembaruan data penerima bantuan sesuai arahan Presiden.

Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur formal dilakukan secara berjenjang mulai dari RT dan RW, kelurahan, Dinas Sosial daerah, hingga pengesahan bupati atau wali kota sebelum diverifikasi bersama BPS. Jalur kedua memungkinkan masyarakat mengajukan usul dan sanggah secara langsung terhadap data penerima bansos.

Saluran pengaduan dan partisipasi dapat diakses melalui command center Kemensos yang beroperasi 24 jam di nomor 021-171. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan WhatsApp Center (nomor menyusul) serta aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan koreksi data secara mandiri.

Seluruh usulan dan sanggahan akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPS. Hasilnya disusun dalam bentuk pemeringkatan kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 10, dengan prioritas penyaluran kepada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

“Jika alokasi anggarannya masih ada, akan kita tingkatkan sampai desil 3 dan 4,” jelasnya.