Pengamat Soroti Angkutan Transportasi di Perdesaan yang Masih Tertinggal, Usia Armada 10 Tahun Lebih

Jakarta, NU Online

Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyoroti tertinggalnya angkutan transportasi di perdesaan yang saat ini hanya beroperasi kurang dari lima persen.

Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa jumlah desa di Pulau Jawa mencapai sekitar 24.772 desa.

"Angkutan pedesaan yang beroperasi kurang dari lima persen dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun," katanya saat dihubungi NU Online, Kamis (13/11/2025).

Djoko menyebutkan bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan angkutan perdesaan.

Pertama, murah dan mudahnya mendapatkan sepeda motor membuat masyarakat desa kini lebih banyak memiliki sepeda motor atau mobil sehingga tidak lagi bergantung pada angkutan umum.

Kedua, persaingan dengan moda transportasi daring turut berkontribusi pada penurunan tersebut.

Ketiga, meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi. Keempat, adanya pandemi COVID-19 sehingga banyak angkutan pedesaan yang tidak beroperasi dan banyak yang tidak kembali mengurus perizinan setelah pandemi.

Kelima, faktor ekonomi karena biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan membuat para pemilik kendaraan dan sopir memilih untuk menghentikan usahanya.

Belum lagi, katanya, tantangan utama pemerintah yang masih harus diatasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.

"Yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah fondasi transportasi yang kuat dan merata," jelasnya.

Tak hanya di perdesaan, faktanya bahwa di Jawa baru 9 kota atau sekitar 30 persen yang memiliki transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan.

Sementara dari 85 kabupaten, hanya 4 kabupaten, yaitu Banyumas, Bekasi, Tuban, dan Bangkalan, yang telah memiliki transportasi umum modern.

"Transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun. Transportasi perintis perdesaan diadakan di Pulau Jawa," jelas Djoko.

Lebih luas, Djoko mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Karena itu, menurutnya, pembangunan infrastruktur dan transportasi seharusnya tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi," terangnya.