NU dan Pesan Gus Dur Untuk Pemilu 2024

Sebagai pemilik saham mayoritas warga negara, Nahdlatul Ulama (NU) menjadi lokomotif untuk menggerakkan demokrasi melalui rel yang benar. Sekaligus menjadi pembangkit bagi partisipasi dengan tenaga besar.

Pemilu sebagai syarat demokrasi dijalankan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melaksanakan pesta lima tahunan dengan riang gembira. Menjadikan pemilu sebagai sarana untuk menciptakan pemerintahan perwakilan yang bertanggung jawab dan penuh pelayanan. 

Menjaga pemilu di jalur rel yang benar berarti menjalankan roda penyelenggaraannya sesuai dengan konsensus dan aturan main yang berlaku. Sepanjang dasar hukumnya belum berubah, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dijalankan.

Tujuan penyelenggaraan pemilu tidak lain adalah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu adalah momentum untuk saling menghormati pilihan. Jangan sampai hanya karena perbedaan pandangan politik, lantas harmoni dipertaruhkan.

Sebagai sarana memilih pemimpin bangsa, pemilu diselenggarakan dengan derajat keterwakilan yang tinggi dan mendorong para calon untuk menyajikan gagasan membangun bangsa ini lebih maju dan berkeadilan.

Apabila terdapat kekosongan hukum, tumpang tindih ketentuan atau terdapat aturan yang tidak dapat dilaksanakan, maka penyelenggara pemilu mencari solusi dengan menghimpun semakin banyak masukan. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Kebersamaan dalam penyelenggaraan menjadi jalan keluar atas tantangan ke depan.

Komunikasi politik disampaikan dengan santun. Perbincangan publik diutarakan dengan mendidik. Apa yang berlaku dalam situasi kepemiluan mencerminkan kondisi elit sebagai panutan. Tidak ada informasi bohong atau ujaran-ujaran kebencian.

Semua elemen bangsa wajib berusaha keras untuk menghapus residu dari pemilu, utamanya politik transaksional dan politisasi identitas. Perebutan kekuasaan dilakukan dengan cara yang beradab dan tidak menghalalkan segala cara. Peristiwa politik menumbuhkan kerukunan, bukan polarisasi masyarakat apalagi pembelahan sosial.

Upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu wajib disiapkan sejak dini. Segala hal yang berpotensi merusak demokrasi segera ditanggalkan. Kerawanan pemilu yang sudah dipetakan menjadi basis untuk melawan kekuatan-kekuatan nondemokratis.

Penyelenggara pemilu memaksimalkan pelaksanaan tahapan dengan membangun kolaborasi bersama para pihak. Memastikan semua warga negara yang berhak untuk dapat memilih sekaligus dipilih, menyusun aturan yang pasti dan berkeadilan, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran pemilu segera ditangani dengan cepat agar tidak menjalar ke berbagai tempat.

Demikian juga para kontestan pemilu. Melakukan pendekatan kepada pemilih dengan menyajikan para calon-calon yang berkualitas. Membangun politik deliberatif sehingga perbincangan politik adalah perbincangan program dan gagasan. Tidak menggunakan narasi yang menghasut, menghina dan mengadu domba. Pendidikan politik berlangsung sepanjang gelaran pemilu 2024 untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

Menghadapi situasi mendatang, NU menghadirkan kembali pesan Kiai Abdurrahman Wahid. Gus Dur mengingatkan, pemilu adalah peristiwa lima tahunan. Sementara menjaga kebhinekaan berlaku sepanjang hayat. Tidak perlu menghadapi pemilu seperti perkara hidup mati. Jangan sampai karena pemilu, memecah persaudaraan sesama anak bangsa. Persaudaraan yang pecah merendahkan martabat negara.

Bahkan Gus Dur menegaskan, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Proses demokrasi seyogyanya semakin menciptakan ruang kontrak sosial dan mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Proses pemilu adalah penyampaian janji politik yang disampaikan dengan kehalusan budi pekerti.

Pada akhirnya, perjalanan menuju demokrasi yang berkualitas wajib menyertakan banyak pihak. Menjaga proses pemilu untuk keselamatan bangsa dan negara adalah tanggung jawab kita semua.

Masykurudin Hafidz, CEO CM Management, Pemerhati Pemilu dan Demokrasi