Ilusi Demokrasi

Cetakan : I, Oktober, 2003
: xiv + 188 halaman
Peresensi : Yunan Isnainy (Mahasiswa S-2 Sosiologi Unibraw Malang

Otokritik Pelaksanaan Demokrasi

Demokrasi secara ideal dirumuskan sebagai sebua<>h sistem pemerintahan yang didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat. Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik tertentu. Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang telah disepakati.

Tetapi apakah proses tersebut bisa berjalan secara linear sebagaimana cita-cita demokrasi; dari, oleh dan untuk rakyat? Dalam pelaksanaannya, sering wujud demokrasi tidak seperti itu. Proses tersebut sering terpotong hanya dari rakyat. Sementara prinsip oleh dan untuk rakyat sering terabaikan karena dimanipulasi oleh penguasa. Kekuasaan yang diperolehnya justru bukan untuk mensejahterakan masyarakat melainkan sebaliknya dijadikan jalan untuk menumpuk kesejahteraan pribadinya.

Mekanisme yang demikian ini merupakan disorientasi terhadap demokrasi. Meski sering dianggap lazim, perilaku ini tetap dianggap sebagai demokratis. Dengan dalih dan tipu daya, mayoritas sosial kerap tidak berdaya menghadapi para politisi yang demikian ini. Memang tidak semua demikian, tapi ini menjadi karakter khas negara yang baru lepas dari otoritarianisme terutama negara dunia ketiga.

Organ-organ demokrasi tidak berjalan baik. Partai politik hanya memperjuangkan kemanfaatan dan kesejahteraan elitnya tanpa lebih jauh secara sadar dan terencana memikirkan konstituennya. Pers berlaku diskriminan karena ia dibesarkan dari aliran politik tertentu. Parlemen berlaku sok kritis dan membela rakyatnya, meskipun produk kebijakan yang dihasilkannya melalui penguasa kerap menyakiti hati rakyatnya. Pemilihan umum hanya dijadikan saran melegitimasi kemapanan penguasa, sebab suara rakyat hanya dihitung kuantifikasinya. Itulah sebagian kritik atas perilaku rezim demokrasi sebagaimana dinyatakan Muammar Qathafi yang dikutip dalam buku ini.

Dalam konteks yang lebih luas, perilaku rezim demokrasi (liberal) memanfaatkan momentum globalisasi untuk mengukuhkan diri sebagai satu-satunya sistem yang harus dianut oleh manusia sedunia. Globalisasi di dalamnya mengukuhkan roh kapitalisme, yakni sistem yang mementingkan penumpukan modal sebagai prinsipnya. Kapitalisme mensyaratkan adanya kebijakan politik yang menjamin tegaknya aturan hukum dan kebebasan berkompetisi. Karena itulah maka bukan otoritarianisme yang dibutuhkan oleh kapitalisme, melainkan demokrasi.

Kita bisa menarik logika di sini bahwa antara kapitalisme, globalisasi dan demokrasi adalah rangkaian yang tak terputus. Karena itulah kita tak heran kalau AS sebagai negara kapitalis terbesar dan mengklaim sebagai terdemokratis, melalui standar ganda kebijakan luar negerinya, melakukan hegemoni, dominasi dan intervensi atas sistem pemerintahan suatu negara, utamanya negara dunia ketiga yang diasumsikan merupakan pasar terbesar penyerap produk-produknya.

Jadi tentu kita harus jeli menilai penyerangan AS ke Afghanistan dan Iraq. Apakah sungguh-sungguh serangan dan peperangan itu berdasarkan penegakan nilai-nilai kemanusiaan atau justru untuk memperluas wilayah pemasaran para pengusahanya? Sejauh mana bisa kita pahami serangan sekutu AS dan Inggris ke Iraq sebagai langkah maju untuk memerangi otoritarianisme dan mengajukan landasan demokrasi dalam perikehidupan bangsa Iraq? Bukankah serangan itu sendiri menunjukkan adanya sikap arogan, tidak berkemanusiaan dan hampa moral dari sebuah rezim yang mengukuhkan diri sebagai demokratis?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi landasan dari refleksi-teoritis untuk mengritik demokrasi. Di sini demokrasi tidak saja dikritik dalam pelaksanaannya dan dengan demikian masih ada upaya untuk mengajukan demokrasi sebagai sistem sosial-politik, melainkan demokrasi didekonstruksi dari landasan teoritiknya dan berusaha untuk menyatakan dan meyakinkan kepada kita semua bahwa sistem demokrasi tidaklah bebas dari nilai-nilai hegemonik penguasa dominan.

Melalui refleksi-teoritis ini kita bisa tersadar bahwa demokrasi da