Berdayakan Ekonomi Umat, PBNU Gelontorkan Dana Rp.2,1 Miliar
NU Online · Ahad, 14 Agustus 2011 | 09:29 WIB
Jakarta, NU Online
Kepengurusan Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj secara serius memberdayakan ekonomi kaum Nahdliyin. Menggandeng Bank Mandiri, PBNU dalam waktu dekat akan menggulirkan program pemberdayaan perekonomian umat, dengan total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp. 2,1 miliar.
Kesepakatan kerjasama antara PBNU dan Bank Mandiri ditandai dengan penandatanganan MoU di Teater Tanah Airku, TMII, Sabtu, 13 Agustus 2011. Dari total bantuan yang diserahkan, Rp.1,5 miliar akan digunakan untuk pemberdayaan perekonomian Nahdliyin, sementara Rp.600 juta sisanya dimanfaatkan pada program sinitasi.
"Sementara di Pulau Jawa dulu, tapi DKI tidak. Nanti di luar Jawa menyusul, secepatnya. Bentuknya nanti akan ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan perekonomian Nahdliyin," kata Kang Said di Kantor PBNU. <>
Pemberdayaan ekonomi Nahdliyin menjadi salah satu program kerja PBNU, dengan salah satu dasar manusia adalah makhluk sosial. Islam, masih menurut Kang Said, juga mengajarkan kesejahteraan yang dirasakan seorang umat juga harus dirasakan umat lainnya. Bahkan kecerdasan, kesehatan dan kesalehan, umat yang menguasainya juga diwajibkan membagikan atau menyalurkannya kepada umat lainnya.
"Banyak hadis yang menyebutkan demikian. Manusia itu bahasa arabnya insan, sedangkan dari kata kerja adalah annisa yang bisa diartikan harmoni. Harmoni adalah sebuah keintiman hubungan untuk kaitan manusia adalah makhluk sosial yang harus sesalu berbagi," pungkas Kang Said tegas.
Penulis: Emha Nabil Haroen
Terpopuler
1
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
2
Pemerintah Iran Respons Protes Ekonomi dan Kebebasan Sipil di Sejumlah Kota
3
Guru Dituntut Profesional tapi Kesejahteraan Dinilai Belum Berkeadilan
4
Dakwaan Hukum Terhadap Dua Aktivis Pati Botok dan Teguh Dinilai Berlebihan dan Overkriminalisasi
5
Nikah Siri Tak Diakui Negara, Advokat: Perempuan dan Anak Paling Dirugikan
6
KontraS Soroti Brutalitas Aparat dan Pembungkaman Sipil Usai Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Terkini
Lihat Semua