Warta
Fatayat NU Sosialisasi UU Anti Perdagangan Orang
NU Online · Rabu, 17 Desember 2008 | 10:18 WIB
Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) telah mendukung sepenuhnya sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari 9 Bab 67 Pasal.
Demikian dinyatakan Ketua Umum PP Fatayat NU Maria Ulfah kepada NU Online, di Jakarta, kemarin (16/11).<>
Menurutnya, masyarakat pedesaan dan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang lemah adalah sasaran utama praktek perdagangan manusia.
"banyak sekali warga desa yang menjadi korban perdangangan manusia, terutama kaum perempuan. Tenaga Kerja Wanita Merupakan objek utama kasus perdagangan manusia," katanya.
Dalam pendapat Maria, sosialisasi undang-undang anti perdagangan manusia harus dilakukan hingga level masyarakat terbawah. Karena perempuan miskin tidak dapat mengerti makna undang-undang yang berbahasa akademis tersebut.
"Karenanya, para ulama dan tokoh-tokoh agama harus pula aktif mendukung sosialisasi undang-undang anti perdagangan manusia ini," demikian dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Aktivis kelahiran Indramayu ini juga mendukung sepenuhnya hasil Musyawarah Nasional (munas) alim ulama di Surabaya tahun 2006 yang menyatakan keharaman perdagangan manusia berserta seluruh aktivitas yang terindikasi ke sana. (min)
Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) telah mendukung sepenuhnya sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari 9 Bab 67 Pasal.
Demikian dinyatakan Ketua Umum PP Fatayat NU Maria Ulfah kepada NU Online, di Jakarta, kemarin (16/11).<>
Menurutnya, masyarakat pedesaan dan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang lemah adalah sasaran utama praktek perdagangan manusia.
"banyak sekali warga desa yang menjadi korban perdangangan manusia, terutama kaum perempuan. Tenaga Kerja Wanita Merupakan objek utama kasus perdagangan manusia," katanya.
Dalam pendapat Maria, sosialisasi undang-undang anti perdagangan manusia harus dilakukan hingga level masyarakat terbawah. Karena perempuan miskin tidak dapat mengerti makna undang-undang yang berbahasa akademis tersebut.
"Karenanya, para ulama dan tokoh-tokoh agama harus pula aktif mendukung sosialisasi undang-undang anti perdagangan manusia ini," demikian dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Aktivis kelahiran Indramayu ini juga mendukung sepenuhnya hasil Musyawarah Nasional (munas) alim ulama di Surabaya tahun 2006 yang menyatakan keharaman perdagangan manusia berserta seluruh aktivitas yang terindikasi ke sana. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Jalur Banda Aceh-Medan Macet Panjang, Ansor Imbau Pemudik Utamakan Keselamatan
2
Momen Warga Aceh saat Hendak Tabarrukan Idul Fitri dengan Mustasyar PBNU Abu MUDI
3
DPR Ingatkan Mutu Pendidikan di Tengah Wacana PJJ untuk Efisiensi Energi
4
Prabowo Klaim Pemulihan Aceh Hampir 100 Persen, NU Aceh Tamiang: 70 Persen Warga Masih Mengungsi
5
Kerugian Terbesar Seorang Muslim: Punya Waktu Luang tapi Tak Mendekat kepada Allah
6
Ribuan Paket Bantuan NU untuk Warga Palestina pada Ramadhan 1447 H
Terkini
Lihat Semua
