Warta
FKB Lamongan Desak Pemkab Atasi Kelangkaan Pupuk
NU Online · Sabtu, 17 Januari 2009 | 08:05 WIB
Lamongan, NU Online
Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan perwakilan Rakyat Daerah (FKB DPRD) II kabupaten Lamongan mendesak pemerintah kota (pemkab) setempat untuk membentuk dana. menurut FKB langkah ini mutlak diperlukan untuk keperluan membeli pupuk.
''Pembelian pupuk dari dana cadangan tersebut untuk dipakai mengatasi problem kelangkaan pupuk yang setiap tahun dialami para petani di Lamongan,'' kata Ketua FKB DPRD Lamongan, Miftahul Huda kepada Radar Bojonegoro, Jumat (16/1).<>
Menurutnya, meski jatah pupuk untuk Lamongan mengalami kenaikan setiap tahun, namun di lapangan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun. Itu berarti stok pupuk yang disiapkan harus jauh di atas prediksi kebutuhan pupuk yang ada.
''Dengan adanya dana cadangan tersebut akan bisa untuk menyiapkan stok pupuk dalam jumlah besar di atas prediksi kebutuhan yang ada,'' ungkapnya.
Miftah menjelaskan, pembentukan dana cadangan memang tidak diperbolehkan. Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya perda nomor 07/2007 tentang dana cadangan. Namun pencabutan perda tentang dana cadangan tersebut disebabkan di dalamnya tidak diatur secara jelas peruntukannya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta untuk dicabut.
''Tetapi kalau dana cadangan itu jelas peruntukannya, misalnya untuk membeli pupuk bagi petani, dipastikan tidak ada masalah,'' terangnya. (JP)
Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan perwakilan Rakyat Daerah (FKB DPRD) II kabupaten Lamongan mendesak pemerintah kota (pemkab) setempat untuk membentuk dana. menurut FKB langkah ini mutlak diperlukan untuk keperluan membeli pupuk.
''Pembelian pupuk dari dana cadangan tersebut untuk dipakai mengatasi problem kelangkaan pupuk yang setiap tahun dialami para petani di Lamongan,'' kata Ketua FKB DPRD Lamongan, Miftahul Huda kepada Radar Bojonegoro, Jumat (16/1).<>
Menurutnya, meski jatah pupuk untuk Lamongan mengalami kenaikan setiap tahun, namun di lapangan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun. Itu berarti stok pupuk yang disiapkan harus jauh di atas prediksi kebutuhan pupuk yang ada.
''Dengan adanya dana cadangan tersebut akan bisa untuk menyiapkan stok pupuk dalam jumlah besar di atas prediksi kebutuhan yang ada,'' ungkapnya.
Miftah menjelaskan, pembentukan dana cadangan memang tidak diperbolehkan. Hal itu dibuktikan dengan dicabutnya perda nomor 07/2007 tentang dana cadangan. Namun pencabutan perda tentang dana cadangan tersebut disebabkan di dalamnya tidak diatur secara jelas peruntukannya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta untuk dicabut.
''Tetapi kalau dana cadangan itu jelas peruntukannya, misalnya untuk membeli pupuk bagi petani, dipastikan tidak ada masalah,'' terangnya. (JP)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Momen Warga Aceh saat Hendak Tabarrukan Idul Fitri dengan Mustasyar PBNU Abu MUDI
2
Kerugian Terbesar Seorang Muslim: Punya Waktu Luang tapi Tak Mendekat kepada Allah
3
Ribuan Paket Bantuan NU untuk Warga Palestina pada Ramadhan 1447 H
4
Merawat Sanad Keilmuan melalui Silaturahmi Guru di Hari Raya
5
Bolehkah Anak Menasehati Orang Tua yang Tidak Merawatnya?
6
Gus Mus Paparkan Makna Umur yang Berkah: Bukan soal Panjang, tapi Manfaat
Terkini
Lihat Semua
