Surabaya, NU Online
Persatuan Guru Tidak Tetap (PGTT) Jawa Timur (Jatim) meminta 80 persen persen dari total anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk kesejahteraan GTT dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pendidikan. Mereka juga meminta anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk biaya anak miskin yang putus sekolah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan GTT Jatim, Hari Susilo Novi Sutrisno mengatakan, selama ini 80 persen dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk biaya operasional dinas, dan lain-lain seperti pembangunan gedung fasilitas pendidikan.<>
Sisanya baru dialokasikan untuk kesejahteraan pendidik. "Kami minta pemerintah membalik komposisi anggaran 80 persen untuk kesejahteraan guru, sisanya untuk operasional dinas," ujarnya.
Dia mengaku, permintaannya itu sudah dilayangkan melalui surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), dan DPRD Jatim.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Hernandus mengatakan, komposisi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam RAPBD Jatim 2009 sebagian telah melekat pada satuan kerja yang melakukan fungsi pendidikan.
"Sulit bagi kami mengalokasikan 80 persen anggaran pendidikan hanya untuk kesejahteraan guru," ujarnya.
Kesejahteraan guru melalui pengangkatan menjadi PNS menurut Rivo sudah diatur oleh Menpan dalam menetapkan kuota CPNS berdasarkan usulan kab/kota. Pemprov Jatim sifatnya hanya memfasilitasi. (ant/sbh)
Persatuan Guru Tidak Tetap (PGTT) Jawa Timur (Jatim) meminta 80 persen persen dari total anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk kesejahteraan GTT dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan pendidikan. Mereka juga meminta anggaran pendidikan Jatim dipergunakan untuk biaya anak miskin yang putus sekolah.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan GTT Jatim, Hari Susilo Novi Sutrisno mengatakan, selama ini 80 persen dari total anggaran pendidikan dialokasikan untuk biaya operasional dinas, dan lain-lain seperti pembangunan gedung fasilitas pendidikan.<>
Sisanya baru dialokasikan untuk kesejahteraan pendidik. "Kami minta pemerintah membalik komposisi anggaran 80 persen untuk kesejahteraan guru, sisanya untuk operasional dinas," ujarnya.
Dia mengaku, permintaannya itu sudah dilayangkan melalui surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), dan DPRD Jatim.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Rivo Hernandus mengatakan, komposisi anggaran pendidikan yang ditetapkan dalam RAPBD Jatim 2009 sebagian telah melekat pada satuan kerja yang melakukan fungsi pendidikan.
"Sulit bagi kami mengalokasikan 80 persen anggaran pendidikan hanya untuk kesejahteraan guru," ujarnya.
Kesejahteraan guru melalui pengangkatan menjadi PNS menurut Rivo sudah diatur oleh Menpan dalam menetapkan kuota CPNS berdasarkan usulan kab/kota. Pemprov Jatim sifatnya hanya memfasilitasi. (ant/sbh)
Terpopuler
1
PBNU Nyatakan 11 Organisasi Ini Bukan Bagian dari Perangkat Perkumpulan NU
2
Ini Amalan Jumat Terakhir Bulan Rajab, Bisa Jaga Keberkahan Rezeki Sepanjang Tahun
3
Gus Baha Jelaskan Pemahaman yang Bisa Rusak Tauhid tentang Peristiwa Isra Miraj
4
Khutbah Jumat: Mengenal Baitul Ma’mur dan Hikmah Terbesar Isra’ dan Mi’raj
5
7 Penerima Penghargaan Pesantren dalam Malam Anugerah Pendidikan NU
6
Syekh Nashiruddin Isham Al-Azhar: Harus Ada Orang Indonesia yang Pimpin Umat Islam Dunia
Terkini
Lihat Semua
