Jakarta, NU Online
Animo umat Islam Indonesia untuk berhaji sangat tinggi. Sementara kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi sangat terbatas. Sehingga daftar tunggu keberangkatan jamaah calon haji cukup lama.
Pihak Bank Syariah, salah satunya Bank Syariah Mandiri, memanfaatkan lamanya daftar tunggu ini dengan Program Dana Talangan Haji.
<>Program ini merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi haji dan pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
Untuk mengetahui praktik lembaga ini, Lembaga Bahsul Masail (LBM) pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengundang pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk dimanta penjelasnnya. Pihak BSM diwakili Sapto Budi Patrio, Anggota Komplain Syariah BMI.
“Lembaga Bahsul Masail hanya akan bertanya apa dan bagaimana praktik dari Program Dana Talangan Haji ini. Kemudian Kami akan membahasnya lebih lanjut,” ungkap KH. Arwani Faishal, Wakil Ketua LBM PBNU, pada Kamis (08/12) di aula gedung PBNU lantai 5.
Sapto menjelaskan bahwa tiga bulan yang lalu, MUI Jakarta Utara juga telah memangil pihaknya. Pihak MUI meminta penjelasan bagaimana praktik program yang sudah berlangsung sejak tahun 2001 ini ditinjau dari hukum syariah.
“Pihak MUI Jakarta Utara sudah mengetuk palu, dan menyatakan bahwa program ini halal,” jelas Sapto.
Kemudian anggota LBM yang berjumlah 20 orang ini bertanya tentang berbagai macam hal, misalnya tentang konsep istato’ah, aqad, qord dan ijarah dari program ini.
Penulis: Abdullah Alawi
Terpopuler
1
Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas, Apakah Syahid?
2
Menag Nasaruddin Umar akan Wajibkan Pramuka di Madrasah dan Pesantren
3
Hukum Quranic Song: Menggabungkan Musik dengan Ayat Al-Quran
4
Surat Al-‘Ashr: Jalan Menuju Kesuksesan Dunia dan Akhirat
5
Haul Ke-15 Gus Dur di Yogyakarta Jadi Momen Refleksi Kebijaksanaan dan Warisan Pemikiran untuk Bangsa
6
Mariam Ait Ahmed: Ulama Perempuan Pionir Dialog Antarbudaya
Terkini
Lihat Semua
