NU Jatim : Hentikan Pencairan Subsidi BBM

Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengimbau pemerintah untuk menghentikan sementara waktu untuk pencairan subsidi kompensasi BBM, karena sudah 5-6 orang tewas sia-sia akibat kebijakan Bantuan Tunai Langsung (BTL) itu.

"Kalau seperti sekarang, rasanya BTL itu seperti di-desain agar rakyat bermusuhan dengan rakyat, sehingga rakyat meneror kepala desa, ibu merusak kantor desa, atau isteri membunuh suami," kata ketua PWNU Jatim KH Drs Ali Maschan Moesa MSi di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela Buka Puasa Bersama Muspida dan NU Jatim di gedung PWNU Jatim II yang dihadiri Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim, sejumlah ulama seperti KH Zainuddin Djazuli (Ploso, Kediri), dan pengamat politik DR Kacung Maridjan MA.

Menurut pengasuh Pesantren Luhur Al-Husna, Jemurwonosari, Surabaya itu, adanya 5-6 orang yang mati dalam kaitan BTL itu sesungguhnya bukan kesalahan rakyat, melainkan kesalahan aturan yang tidak jelas. "Karena itu, saya menilai pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dulu atau kalau pemerintah ’gentle’ ya sebaiknya dihentikan saja. Saya kira pemerintah belum ada empati kepada rakyat secara action," katanya.

Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya itu menyarankan pemerintah untuk mengubah aturan yang memposisikan rakyat tergantung kepada pemerintah dan membuat rakyat menjadi pengemis melalui kebijakan subsidi tunai langsung itu. "Coba diatur prosedur operasional yang baik, karena model subsidi yang ada sudah tidak signifikan. Aturan tentang 14 item tentang orang miskin itu terlalu rumit dan cukup kembali kepada aturan PBB bahwa orang miskin adalah berpenghasilan 2 dolar AS per-hari, sehingga miskin itu dihitung per-orang dan bukan per-kepala (KK atau kepala keluarga)," katanya.

Bahkan, kata kandidat doktor ilmu sosial di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, jika pemerintah benar-benar memihak rakyat sebaiknya BTL itu dialihkan dengan subsidi minyak tanah dari harga Rp3.000 per-liter lebih menjadi Rp1.500 per-liter, kemudian bensin dikurangi hingga maksimal Rp3.000 atau Rp3.500 per-liter. "Kalau pengalihan itu dilakukan, saya kira citra pemerintah akan meningkat, meski subsidi yang tersisa tidak dicairkan," katanya.

Buka Bersama itu dihadiri antara lain Gubernur Jatim H Imam Utomo, Wagub Jatim DR H Soenarjo, Sekdaprop Jatim DR H Soekarwo, Ketua DPRD Jatim H Fathorrasjid, Ketua PW Muhammadiyah (PWM) Jatim Prof DR H Fasich Apt, Wakil Sekretaris PWM Jatim H Nadjib Hamid, Wakil Walikota Surabaya Arief Affandi, KH Zainuddin Djazuli (Ploso), dan KH Imam Yahya Machrus (Lirboyo). (atr/cih*)