Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mendukung tuntutan sebagian kalangan tentang upaya pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Pasalnya, FPI dinilai merupakan milisi sipil yang pada dasarnya dilarang keberadaannya di Indonesia.
"Saya setuju, FPI sebaiknya dibubarkan. Tidak boleh ada milisi sipil di negeri ini," kata Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB kubu Gus Dur, Ali Masykur Musa, usai menjalani pemeriksaan terkait kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/6).<>
Ali menilai, penyerangan yang dilakukan FPI terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Jakarta, Ahad (1/6) siang kemarin, merupakan tindakan di luar perikemanusiaan. Karena itu, ia mengutuk keras aksi kekerasan yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka itu.
Ia pun mendesak kepada aparat kepolisian agar segara bertindak tegas. Jika tidak, maka kekerasan serupa akan terus berulang. Tak hanya itu. Menurutnya, kelompok semacam FPI akan semakin berkembang jika pemerintah tak banyak berbuat.
Di tempat lain, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mendesak Kepala Polri, Jenderal Polisi Sutanto, minta maaf pada rakyat atas kasus tersebut.
"Kapolri harus turun tangan. Dia harus minta maaf pada rakyat Indonesia karena anak buahnya tak mengamankan, malah kabur," kata Buyung kepada wartawan di kantor The Wahid Institute, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Senin (2/6).
Buyung mengaku sangat kecewa pada Kepolisian atas kasus FPI itu. Pasalnya, pada kasus sebelumnya, yakni penyerbuan polisi terhadap mahasiswa di kampus Universitas Nasional (Unas), Jakarta, beberapa waktu lalu, aparat pun terbukti tidak mampu melindungi warganya.
"Dulu, di masa Orde Baru, tentara yang menyerbu kampus. ITB (Institut Pertanian Bogor) diserbu, UI (Universitas Indonesia) diserbu. Sekarang di zaman orde demokrasi ini, polisi yang menyerbu Unas. Ini, kan, memalukan. Aparat kepolisian yang justru menjadi musuh demokrasi," pungkas Buyung. (dtc/rif)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mendukung tuntutan sebagian kalangan tentang upaya pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Pasalnya, FPI dinilai merupakan milisi sipil yang pada dasarnya dilarang keberadaannya di Indonesia.
"Saya setuju, FPI sebaiknya dibubarkan. Tidak boleh ada milisi sipil di negeri ini," kata Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB kubu Gus Dur, Ali Masykur Musa, usai menjalani pemeriksaan terkait kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/6).<>
Ali menilai, penyerangan yang dilakukan FPI terhadap aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Jakarta, Ahad (1/6) siang kemarin, merupakan tindakan di luar perikemanusiaan. Karena itu, ia mengutuk keras aksi kekerasan yang mengakibatkan beberapa orang luka-luka itu.
Ia pun mendesak kepada aparat kepolisian agar segara bertindak tegas. Jika tidak, maka kekerasan serupa akan terus berulang. Tak hanya itu. Menurutnya, kelompok semacam FPI akan semakin berkembang jika pemerintah tak banyak berbuat.
Di tempat lain, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mendesak Kepala Polri, Jenderal Polisi Sutanto, minta maaf pada rakyat atas kasus tersebut.
"Kapolri harus turun tangan. Dia harus minta maaf pada rakyat Indonesia karena anak buahnya tak mengamankan, malah kabur," kata Buyung kepada wartawan di kantor The Wahid Institute, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Senin (2/6).
Buyung mengaku sangat kecewa pada Kepolisian atas kasus FPI itu. Pasalnya, pada kasus sebelumnya, yakni penyerbuan polisi terhadap mahasiswa di kampus Universitas Nasional (Unas), Jakarta, beberapa waktu lalu, aparat pun terbukti tidak mampu melindungi warganya.
"Dulu, di masa Orde Baru, tentara yang menyerbu kampus. ITB (Institut Pertanian Bogor) diserbu, UI (Universitas Indonesia) diserbu. Sekarang di zaman orde demokrasi ini, polisi yang menyerbu Unas. Ini, kan, memalukan. Aparat kepolisian yang justru menjadi musuh demokrasi," pungkas Buyung. (dtc/rif)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Khutbah Jumat: Allah Tidak Membebani Hamba di Luar Batas Kemampuannya
3
Respons Wacana Penutupan Prodi yang Dinilai Tak Relevan, LPTNU Tekankan Kebijakan Komprehensif
4
KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 Santri di Ciawi Bogor
5
Perlintasan Liar Dikelola Ormas, Dirut KAI: Tidak Memenuhi Syarat, Kami Tutup
6
Hari Buruh 2026: Prabowo Wacanakan Penurunan Potongan Aplikator Ojol hingga di Bawah 10 Persen
Terkini
Lihat Semua
