Bondowoso, NU Online
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bondowoso diprotes keras Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Ketua Ppinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Bondowoso, Miftahul Huda, SH menilai, Musrenbang tidak mengakomodir masukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
”Dalam Buku Panduan Musrenbang disebutkan, pada pembukaan Musrenbang, salahsatu pesertanya adalah LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi dan semua yang disebutkan tadi mengikutinya, termasuk juga Ansor”, kata Miftah, Ahad (20/3).<>
Namun, menurut mantan Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Bondowoso ini, ketika memasuki Diskusi Bidang Musrenbang yang agendanya menampung usulan dari peserta Musrenbang, tidak satupun perwakilan LSM, PT, dan Orprof dilibatkan. Panitia hanya melibatkan dari unsur birokrat.
”Kami kasihan pada Bupati. Dalam sambutannya dengan tegas dikatakan, dalam pelaksanaan Musrenbang pelibatan masyarakat harus lebih dioptimalkan. Ini suatu pernyataan yang mengandung makna betapa input dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting”, imbuh Miftah.
Itu sayang, lanjutnya, niat baik Bupati untuk melibatkan masayarakat secara maksimal dalam pelaksanaan Musrenbang, tidak diimbangi dengan pemahaman stafnya ditingkat pelaksanaan. Atau mungkin, panitia tidak mau ruwet dengan kekritisan para aktivis dalan kegiatan Musrenbang. (hdy)
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bondowoso diprotes keras Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Ketua Ppinan Cabang (PC) GP Ansor Kabupaten Bondowoso, Miftahul Huda, SH menilai, Musrenbang tidak mengakomodir masukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat.
”Dalam Buku Panduan Musrenbang disebutkan, pada pembukaan Musrenbang, salahsatu pesertanya adalah LSM, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi dan semua yang disebutkan tadi mengikutinya, termasuk juga Ansor”, kata Miftah, Ahad (20/3).<>
Namun, menurut mantan Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Bondowoso ini, ketika memasuki Diskusi Bidang Musrenbang yang agendanya menampung usulan dari peserta Musrenbang, tidak satupun perwakilan LSM, PT, dan Orprof dilibatkan. Panitia hanya melibatkan dari unsur birokrat.
”Kami kasihan pada Bupati. Dalam sambutannya dengan tegas dikatakan, dalam pelaksanaan Musrenbang pelibatan masyarakat harus lebih dioptimalkan. Ini suatu pernyataan yang mengandung makna betapa input dari masyarakat merupakan hal yang sangat penting”, imbuh Miftah.
Itu sayang, lanjutnya, niat baik Bupati untuk melibatkan masayarakat secara maksimal dalam pelaksanaan Musrenbang, tidak diimbangi dengan pemahaman stafnya ditingkat pelaksanaan. Atau mungkin, panitia tidak mau ruwet dengan kekritisan para aktivis dalan kegiatan Musrenbang. (hdy)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
PBNU Tetapkan Panitia Munas-Konbes dan Muktamar Ke-35 NU
2
Rentetan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Picu Kritik dan Perdebatan Publik
3
Kunuzur Rohman Karya Katib Syuriyah PBNU Gus Awis Menyingkap Pesan Al-Qur’an untuk Kehidupan ModernÂ
4
Jamaah Haji Aceh Terima Uang Baitul Asyi Rp9,2 Juta, Wujud Warisan Ulama yang Terus Hidup
5
Soroti Penilaian Juri LCC di Kalbar, KPAI: Mental dan Kepentingan Anak Harus Diutamakan dalam Kompetisi
6
Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, DPR Akan Panggil BI dan Menkeu
Terkini
Lihat Semua
