Kebijakan Pemerintah RI dan Saudi Arabia tentang Haji 2020 Tak Perlu Dipolitisir

Semarang, NU Online 

Kebijakan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jamaah calon haji dan kebijakan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) menyelenggarakan ibadah haji terbatas karena pandemi covid -19 tak perlu dipolitisir. 

 

Mustasyar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, Jawa Tengah KH Shodiq Hamzah mengatakan, keputusan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun ini merupakan langkah yang tepat. Keputusan ini jangan hanya dilihat dengan  kaca mata berburuk sangka atau suudzan saja.

 

"Jangan mudah berburuk sangka kepada pemerintah, tentu keputusan ini sudah melalui pertimbangan yang matang, karena itu umat Islam di Indonesia harus berhusnudzan atau berbaik sangka kepada pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA)," kata Kiai Shodiq  yang juga pimpinan KBIH As-Shodiqiyyah Semarang, Kamis (25/6).

 

Menurutnya, baik pemerintah Indonesia maupun KSA tentu selalu berupaya  mengutamakan keselamatan dan kenyamanan jamaah clon haji, namun rasanya hal itu sulit diwujudkan mengingat pandemi covid 19 masih berlangsung.

 

"Kesulitan menjaga keselamatan itu karena besarnya jumlah jamaah pasti akan kesulitan dalam melaksanakan protokol kesehatan saat menjalankan prosesi rangkaian ibadah," ujarnya.

 

Dicontohkan, untuk menjalankan physical distancing pasti sulit dilakukan, demikian juga social distancing pasti juga sulit dipenuhi.  Tidak mungkin tawaf dan sa'i dijalankan dengan menjaga jarak fisik dan tidak memunculkan kerumunan, karena jumlah jamaah haji mencapai angka jutaan.

 

Duta besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi (KSA) Agus Maftuh Abegibril beberapa waktu lalu mengatakan, pemerintah KSA akhirnya menyelenggarakan ibadah haji terbatas, umat Islam di luar Saudi yang bisa menjalankan ibadah haji adalah yang saat ini sudah berada di Saudi.

 

"Alasan yang digunakan oleh pemerintah KSA pun juga karena kesehatan dan keamanan. Saat ini di Saudi Arabia masih dalam suasana pandemi Covid-19," ujarnya.

 

Politisi NU di DPRD Jateng Ngainur Richadi mengatakan, hendaknya kondisi ini diterima dengan legowo oleh umat Isalam, tidak usah dikait-kaitkan dengan persoalan politik lokal, regional, maupun global.

 

"Tidak perlu dikait-kaitkan dengan berbagai aktivitas warga negara Indonesia  yang sedang punya problem di Saudi. Semua sudah jelas, apa alasan Indonesia tidak kirim jamaah haji tahun ini dan apa alasan pemerintah KSA hanya menyelenggarakan ibadah haji terbatas tahun ini. Jadi tidak perlu dirangkai-rangkai atau dikait-kaitkan berbagai fenomena yang ada," pungkasnya.

 

Kontributor: Samsul Huda
Editor: Abdul Muiz