Sejumlah Usulan Atasi Banjir Rob Pantura Jawa

Jakarta, NU Online
Banjir rob yang melumpuhkan aktivitas dan memperburuk kualitas hidup warga pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa selama bertahun-tahun harusnya membuat Pemerintah segera mencari jalan keluar.

 

"Kondisi lingkungan dan masyarakat pesisir Pantura Jawa yang memprihatinkan harusnya membuat Pemerintah cepat mengambil langkah strategis, terukur, cepat, dan bukan tambal sulam sementara dalam menangani banjir rob," kata.Wakil Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maskut Candranegara, Sabtu (8/11/2025).

 

Menurutnya ada beberapa solusi nyata yang dapat diterapakan Pemerintah untuk menuntaskan masalah banjir rob di pesisir Pantura Jawa

 

1. Membangun sistem perlindungan pesisir terpadu
Langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah untuk menuntaskan masalah banjir rob yakni membangun sistem perlindungan pesisir terpadu.

 

Hal tersebut meliputi tanggul laut terpadu, sabuk hijau mangrove, perbaikan kawasan tambak dan aliran sungai, penguatan infrastruktur drainase modern.

 

"Model ini sudah berhasil di Belanda dan Jepang, dan Indonesia memiliki pakar yang mampu merancang adaptasi lokalnya," ungkapnya.

 

2. Kebijakan pengaturan ketat pengambilan air tanah
Penurunan tanah merupakan penyebab utama banjir rob di Semarang, Demak, Pekalongan, dan sekitarnya. Maka kebijakan ketat terkait pengambilan air tanah mutlak diterapkan.

 

Pemerintah harus menyediakan alternatif air bersih bisa melalui PDAM atau instalasi air permukaan, sehingga warga dan industri tidak bergantung pada sumur bor.

 

3. Relokasi dengan skema yang manusiawi
Maskut menegaskan, pentinng bagi Pemerintah mulai menjalankan relokasi terhadap korban banjir secara bertahap dengan skema yang manusiawi. Karena beberapa kawasan yang terdampak banjir rob dapat dikatakan tak bisa lagi diselamatkan.

 

"Namun relokasi tidak boleh sembarangan, harus ada jaminan mata pencaharian, rumah layak, dan kompensasi yang adil," paparnya.

 

4. Penataan ruang pesisir berbasis data ilmiah
Ia juga menjelaskan soal pentingnya penataan ruang pesisir berbasis data ilmiah. Semua rekomendasi pakar, terutama dari BPPT, BMKG, perguruan tinggi, dan konsorsium pesisir, harus dijadikan dasar kebijakan, bukan sekadar laporan di meja.

 

5. Pemberdayaan masyarakat pesisir
Lebih lanjut, ia mengungkapkan perlunya pemberdayaan masyarakat pesisir. Program seperti pelatihan adaptasi iklim, bantuan alat tangkap modern, peningkatan akses ekonomi, koperasi pesisir, dapat memutus kerentanan penduduk terhadap bencana rob.

 

6. Transparansi dan komitmen anggaran jangka panjang
Pemerintah perlu menetapkan masterplan dan anggaran multitahun yang tidak terputus meskipun terjadi pergantian kepala daerah atau menteri.

 

"Banjir rob di Pantura bukan sekadar bencana alam, tetapi kombinasi ulah manusia, tata kelola yang kurang cermat, dan lemahnya implementasi kebijakan," tegas Makut.

 

"Pemerintah harus bergerak lebih cepat, karena masyarakat pesisir telah menanggung penderitaan terlalu lama dan risiko kehilangan tempat tinggal serta mata pencaharian semakin nyata," pungkasnya.