Ada Vaksin Tetap Harus Jaga Protokol Kesehatan

Jakarta, NU Online

Guru Besar Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Samsuridjal Djauzi mengatakan vaksin Covid-19 tidak menjamin 100 persen orang tidak tertular dari virus yang tengah menjadi pandemi tersebut. Sebab, virus terus mengalami perkembangan dan baru bisa menekan penyebaran setelah beberapa tahun.

 

"Jadi, kita tidak boleh cepat berharap bahwa selesai vaksinasi kita sudah bisa buka masker, tidak perlu lagi jaga jarak, cuci tangannya tidak sering," katanya saat Webinar Update Covid-19, Seputar Tes dan Vaksinasi Covid-19 yang digelar Bidang Kesehatan PP Muslimat NU dan Yayasan Kesejahteraan Muslimat  Nahdlatul Ulama (YKM NU) Sabtu (9/1).

 

Ia menegaskan bahwa 3M masih harus tetap dilaksanakan. Ia meminta masyarakat untuk menunggu komando dari pemerintah terkait pengurangan penerapan 3M itu secara bertahap.

 

Samsuridjal menjelaskan bahwa vaksin sangat bermanfaat mencegah penularan virus dengan perbedaan efektivitas setiap vaksin. Manfaat itu tidak saja dirasakan orang yang disuntik, tetapi seluruh masyarakat Indonesia.

 

"Mereka tidak tersuntik pun terlindung dari penularan," ujar Konsultan untuk Alergi dan Imunologi itu.

 

Memang, jelasnya, semua vaksin mempunyai efek samping. Namun, dampaknya amat jarang terjadi. Biasanya hal itu terjadi dalam bentuk kemerahan di bagian yang disuntik, sakit kepala, atau suhu naik. Hal terakhir ini sangat jarang terjadi.

 

Ia menyebut bahwa tidak semua orang bisa divaksinasi. Anak di bawah umur 18 tahun dan ibu hamil, misalnya, belum bisa menerima vaksin.

 

Pun pengidap sakit dan alergi berat juga tidak boleh divaksinasi. Kekebalan tubuhnya yang tidak tumbuh dengan baik membuatnya dilarang menerima vaksin. Sebab, jika pun diberi suntikan, pembentukan antibodinya tidak seperti yang diharapkan.

 

Pemerintah sudah membuat program vaksinasi selama 1,5 tahun dalam empat tahap. Tahap pertama mulai Januari sampai April 2021 diikuti tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, dan sebagainya. Jumlah penerimanya 1,3 juta orang.

 

"Merekalah yang paling sering kontak dengan orang-orang dengan Covid-19 ini sehingga risiko tertular cukup besar,” ujarnya.

 

Diharapkan dengan vaksinasi ini, tenaga kesehatan yang menolong pasien mendapat kekebalan sehingga risiko tertular akan menurun meskipun sudah tentu alat pelindungan tetap dipakai.

 

Tahap kedua dimulai dari April hingga Juni. Ini bakal diperuntukkan bagi garda depan kontak masyarakat, contohnya para guru, petugas keamanan, customer service.

 

"Itu jumlahnya sekitar 17,4 juta orang. Tahap kedua ini juga (meliputi) orang usia lanjut 21,5 juta orang," katanya.

 

Tahap ketiga bakal menyertakan lebih dari 63,9 juta orang, mulai Juni sampai Desember 2021. Terakhir, periode Desember sampai Juni 2022 diikuti 77,4 juta orang. Jumlah total keseluruhan penerima vaksin berjumlah sekitar 181,5 juta orang di seluruh Indonesia.

 

Setiap warga negara yang mendapatkan vaksin, terangnya, akan mendapatkan pemberitahuan. Tenaga kesehatan, saat ini, sudah mendapatkan pemberitahuan.

 

Para penerima vaksin ini akan diberi 14 pertanyaan untuk menyeleksi apakah ada penyakit yang barangkali perlu dipertimbangkan. Mereka yang memiliki riwayat penyakit harus distabilkan dulu sebelum divaksin.

 

Vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat Indonesia adalah jenis vaksin Sinovac. Vaksin buatan China ini efektivitasnya 91 persen menurut Turki dan 78 persen menurut Brazil. Hasil uji di Indonesia akan keluar dalam beberapa waktu ke depan.

 

Suatu vaksin hanya boleh beredar oleh WHO, jelasnya, jika efektivitasnya melebihi 50 persen. Vaksin HIV yang sudah ditemukan efektifitasnya baru 40 persen sehingga belum boleh diedarkan.

 

Vaksin Sinovac ini juga sudah difatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, ia menegaskan bahwa tidak ada lagi keraguan bagi Muslim untuk divaksin. "Terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa (MUI) menyepekati vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Bio Farma (adalah) suci dan halal," ujar H Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa, pada Jumat (8/1).

 

Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan