Akademisi UI Dukung Usulan PBNU Tunda Pilkada Serentak

Jakarta, NU Online

Akademisi Universitas Indonesia (UI) Muhammad Sya’roni Rofii mendukung usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait penundaan Pilkada serentak tahun 2020. Kata dia, usulan PBNU tersebut sudah tepat mengingat kasus Covid-19 di Indonesia sampai saat ini tidak terkendali.

Alumnus Universitas Istanbul ini meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan usulan PBNU. Pasalnya, tidak ada tanda-tanda Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan dan sangat sulit meminta masyarakat untuk tertib menerapkan protokol kesehatan.

“Jangan sampai Pilkada serentak menjadi kluster baru yang membuat kita kembali pada tren memuncak lagi Covid-19 nya. Saya kira opsi menunda itu bisa dipilih begitu,” kata dia kepada NU Online, Kamis (24/9).

Tak hanya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga terbukti lalai menerapkan protokol kesehatan kepada para peserta pemilu. Hal itu dibuktikan dari adanya temuan puluhan calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19. Jika pemerintah ngotot melaksanakan Pilkada serentak maka harus ada tahapan pemilu ditiadakan misalnya kampanye terbuka.

Kampanye terbuka, lanjutnya, berpotensi menyebarkan Covid-19 dengan masif. Sekalipun ada, model kampanye harus dirubah. Tak hanya itu, penyelenggara Pemilu harus menyediakan Tempat Pencoblosan Suara (TPS) dengan standar ketat.

“TPS harus steril kemudian sebisa mungkin ada jarak di antara mereka yang mau ke TPS. Opsi yang sangat aman saya kira drop box. Jadi penyelenggara pemilu datang ke rumah ngambil surat suara,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof KH Said Aqil Siroj kembali menegaskan agar gelaran pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 ditunda. Keselamatan jiwa warga harus didahulukan di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Dengan rasa tanggung jawab dari rasa kemanusiaan, maka keselamatan jiwa keselamatan masyarakat harus didahulukan. Ini perintah agama dan mandat undang-undang dasar kita harus kita utamakan. Segalanya bisa ditunda. Tapi keselamatan nyawa tidak bisa ditunda,” tegas Kiai Said saat berpidato dalam pembukaan Konferensi Besar NU 2020 yang digelar secara daring, Rabu (23/9) kemarin.

“NU bukan menghalang-halangi proses demokrasi. Jangan salah paham. NU tidak menghambat, mempersulit keberlangsungan agenda demokrasi dan agenda konstitusi. Sama sekali tidak. Tapi betul-betul semata-mata karena kemanusiaan. Itu harus kita utamakan dari segalanya,” sambungnya.

Kiai asal Kempek Cirebon ini mengajak seluruh pihak agar menjadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan kita, bukan kepentingan politik. Pilkada langsung yang dipilih rakyat, lanjut Kiai Said, bukan merupakan ajaran konstitusi, tapi undang-undang.

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muhammad Faizin