Aksi Kamisan Ke-881 Serukan TNI Kembali ke Barak dan Akhiri Impunitas

Jakarta, NU Online

Aksi Kamisan Ke-881 yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025) menyerukan agar TNI kembali ke barak dan negara segera mengakhiri impunitas.

Salah satu aktivis perempuan, Ninih, dalam orasinya menyoroti sikap penguasa yang dinilai abai terhadap penderitaan rakyat. Ia menilai, suara masyarakat sipil yang disuarakan di depan gedung pemerintahan tidak pernah benar-benar didengar oleh pengambil kebijakan.

“Di depan gedung yang megah ini suara-suara dari berbagai macam masyarakat sipil terus disampaikan, tapi sampai detik ini tidak pernah kita raih. Karena kenapa? Ya, mungkin karena kuping mereka pura-pura tidak mendengar, atau karena memang tidak peduli dengan nasib rakyat,” ujarnya.

Ninih menilai, kekuasaan justru bersekutu dengan modal dan menindas rakyat yang memperjuangkan haknya. Ia menyinggung maraknya kasus kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanah, serta penggunaan aparat untuk melindungi kepentingan korporasi.

“Kalau rakyat turun ke jalan, katanya makar. Tapi kalau rakyat di desa-desa mempertahankan tanahnya, dihadapkan dengan siapa? Dengan aparat! Ada tentara, ada polisi, bahkan juga ada orang-orang perusahaan. Itu demi kepentingan para kapital,” tegasnya.
 

Ia juga menyoroti masih banyaknya pelanggaran HAM yang tak pernah diselesaikan secara tuntas sejak masa reformasi. Menurutnya, praktik kekuasaan yang abai terhadap rakyat justru terus berulang, sedangkan rakyat yang bersuara dikriminalisasi.

“Berapa nyawa rakyat hilang sejak sebelum reformasi hingga kini? Apakah ada pengusutan tuntas atas pelanggaran HAM? Tidak! Tapi kalau rakyat bersuara, justru ditangkap di stasiun, di halte, bahkan di kantornya,” seru Ninih.

Dalam kesempatan yang sama, Reinhard, salah satu orator aksi, turut mengecam tindakan represif aparat terhadap demonstran. Ia menilai, tindakan kekerasan aparat merupakan bukti nyata bahwa negara belum berpihak kepada rakyat.

“Aparat-aparat yang seharusnya melindungi masyarakat yang mengeluarkan opini malah menindas, nembakin gas air mata! Katanya oknum, tapi kenyataannya semuanya begitu,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta aksi.

Reinhard juga menyoroti kegagalan negara dalam menuntaskan dosa-dosa masa lalu, terutama terkait pelanggaran HAM berat. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik alasan bahwa kesalahan terjadi pada masa lalu.

“80 tahun Indonesia merdeka, enggak ada satu masa pun di mana negara ini bebas dari dosa. Pemerintah harus berani meminta maaf dan menyelesaikan pelanggaran HAM secara tuntas, bukan hanya janji di mulut,” tegasnya.