Aliansi Jurnalis Independen Tegaskan Soeharto Simbol Pembungkaman Kebebasan Pers

Jakarta, NU Online

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menegaskan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto karena menjadi simbol pembungkaman kebebasan pers dan berekspresi selama masa Orde Baru.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Soeharto Bukan Pahlawan: Bungkam Kebebasan Pers dan Ekspresi yang digelar di Kopi Kina, Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardana menegaskan bahwa pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi nyaris tidak memiliki ruang. Bahkan, banyak jurnalis yang dipecat dari media tempat mereka bekerja hanya karena diketahui sebagai anggota AJI.

Bayu mencontohkan kasus pembredelan Sinar Harapan dan Indonesia Raya serta penutupan media dan tidak ada satu pun jasa Soeharto bagi kemerdekaan pers Indonesia.

“Pahlawannya di mana? Kalau dari sisi pers, justru BJ Habibie yang berjasa karena mencabut izin pers itu dan membuka kebebasan media,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bayu juga mengingatkan munculnya kembali pola-pola pembungkaman seperti era Soeharto di masa kini.

“Ironisnya, sekarang mulai sering lagi ada telepon dari istana ke redaksi agar berita tentang demo dikurangi atau dihapus. Ini gejala yang sama seperti dulu,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum menambahkan bahwa pelanggaran pada masa Soeharto tidak hanya menyasar media, tetapi juga bentuk-bentuk ekspresi lain seperti buku, musik, dan pertunjukan seni yang disensor.

“Kalau Soeharto dinyatakan pahlawan, itu seperti membuka kembali gerbang bagi kembalinya Orde Baru. Warisan represi terhadap kebebasan pers dan berekspresi bisa muncul lagi, bahkan dalam bentuk baru seperti pembatasan internet atau UU ITE,” kata Nenden.

Ia menegaskan bahwa SAFEnet bersama Koalisi Masyarakat Sipil menolak keras pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Menjadikan Soeharto pahlawan berarti mewarisi kerusakan yang ditinggalkannya, termasuk represi terhadap kebebasan pers dan berekspresi,” tutupnya.

Dalam konferensi pers ini, AJI bersama SAFEnet, Eslam, LBH Pers bersama Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyatakan sikap:

Pertama, menolak keras usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Upaya ini merupakan bentuk pemutarbalikan sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan reformasi, demokrasi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti menghapus luka bangsa dan mengkhianati hak dasar rakyat untuk berekspresi bebas.

Kedua, mendesak Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk menolak dan menghentikan proses pengusulan nama Soeharto kepada Presiden Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan rekam jejak buruknya terhadap demokrasi, HAM, dan kebebasan berekspresi, serta karena langkah tersebut tidak hanya mengkhianati cita-cita reformasi dan rasa keadilan di masyarakat, tetapi juga bentuk manipulasi sejarah dan hukum.

Ketiga, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menolak dan menghentikan proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, serta memastikan negara berpihak pada nilai reformasi dan supremasi hukum, bukan pada pelaku pelanggaran HAM.

Keempat, menuntut negara untuk menjamin pemulihan hak korban pelanggaran HAM dan represi kebebasan pers di masa Orde Baru, termasuk memastikan akuntabilitas hukum bagi pelaku yang masih hidup.

Kelima, mengajak masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, dan generasi muda untuk tidak berhenti bersuara menolak manipulasi sejarah dan menegakkan kembali semangat reformasi yang memperjuangkan demokrasi, HAM, dan kebebasan berekspresi.