Anggaran MBG Membengkak, Komisi X DPR Minta KIP Kuliah Jangan Dikorbankan

Jakarta, NU Online 

 

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di tengah besarnya alokasi anggaran pendidikan yang terserap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Ia mengingatkan, KIP Kuliah merupakan tumpuan harapan jutaan calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu, terutama di luar Pulau Jawa.

 

Andi mengakui, di masyarakat mulai muncul kecemburuan sosial akibat ketimpangan akses pendidikan tinggi. Di sisi lain, pimpinan dan pembuat kebijakan juga berada dalam posisi dilematis karena keinginan meningkatkan kualitas perguruan tinggi harus berhadapan dengan keterbatasan anggaran.

 

“Kita merasakan betul kecemburuan-kecemburuan itu sudah muncul. Pimpinan juga gamang, karena di tengah keinginan kita memberikan pendidikan lebih baik, universitas justru terkuras dananya untuk MBG. Ini pertanyaan paling pokok,” ujar Andi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemendiktisaintek dikutip NU Online Selasa (10/2/2026).

 

Ia menyoroti fakta bahwa anggaran pendidikan yang secara konstitusional ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN kini menghadapi tekanan besar. Dari total anggaran pendidikan sekitar Rp600–700 triliun, menurutnya, sekitar Rp240 triliun terserap untuk program MBG.

 

“Semua orang menyatakan pendidikan kita 20 persen, tapi terbenturnya sekarang di MBG. Bayangkan, dari hampir Rp700 triliun anggaran pendidikan, Rp240 triliun hanya untuk MBG,” katanya.

 

Dalam konteks tersebut, Andi secara tegas meminta agar program KIP Kuliah tidak dikorbankan. Ia bahkan mendorong agar kuota dan anggarannya ditambah, bukan dikurangi.

 

“Jangan sampai program seksi kita di Komisi X, yaitu KIP, itu terkurangi. Kalau bisa justru ditambah. Ini betul-betul tumpuan harapan mahasiswa kepada kita,” tegasnya.

 

Menurut Andi, ketimpangan bantuan pendidikan masih sangat terasa. Jika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah telah tersedia Program Indonesia Pintar (PIP), maka pada level perguruan tinggi bantuan semacam KIP Kuliah justru masih sangat terbatas dan langka.

 

“Kalau SD, SMP, SMA itu sudah ada PIP. Tapi untuk perguruan tinggi, yang sangat langka itu KIP Kuliah. Ini harus dipertahankan, bahkan volumenya diperluas,” ujarnya.

 

Akses pendidikan tinggi dan beban psikologis anak muda

 

Andi mengingatkan bahwa keterbatasan akses pendidikan tinggi tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga psikologis. Ia menyinggung peristiwa tragis yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai peringatan serius bagi negara.

 

“Kemarin kita mendengarkan ada anak gantung diri di NTT. Mudah-mudahan tidak ada calon mahasiswa yang sampai gantung diri karena tidak bisa masuk perguruan tinggi hanya karena tidak punya biaya,” ucapnya prihatin.

 

Ia menekankan bahwa negara harus hadir memastikan anak-anak bangsa tidak kehilangan harapan hanya karena faktor ekonomi.

 

Menurutnya, KIP Kuliah bukan sekadar program bantuan, melainkan instrumen keadilan sosial dan mobilitas pendidikan bagi kelompok rentan.

 

Sebelumnya, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disebut sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. 

 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Prof Fauzan pada Senin (9/2/2026).

 

Melalui KIP Kuliah, pemerintah berupaya mendorong lulusan SMA dan sederajat agar memiliki kesempatan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Program ini dirancang untuk membuka peluang kuliah yang lebih luas bagi generasi muda dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

 

Fauzan menjelaskan, skema bantuan pendidikan tinggi memiliki mekanisme yang berbeda-beda di setiap perguruan tinggi. Namun secara prinsip, kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan lulusan sekolah menengah tidak terhenti pendidikannya karena kendala biaya.

 

“Kita dorong agar anak-anak setelah SMA dapat melanjutkan kuliah,” ujarnya.

 

Ia juga menyoroti masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut Fauzan, hambatan utama masih terletak pada persoalan akses, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.

 

Fauzan mengatakan angka partisipasi pendidikan tinggi nasional masih berada di kisaran 32 persen. Capaian tersebut dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

 

“Perguruan tinggi adalah penyangga kuat lahirnya peradaban bangsa. Oleh karena itu, apabila perguruan tinggi berada dalam kondisi yang baik dan unggul, Insya Allah peradaban bangsa ini juga akan menjadi unggul,” ucap Fauzan.