Buka Masa Sidang, Ketua DPR RI Ungkap Tekanan Ekonomi Indonesia Kian Berat

Jakarta, NU Online

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi nasional dalam Rapat Paripurna ke-18 pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). 

Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap rakyat kecil di tengah sorotan publik terhadap efektivitas kebijakan negara dalam menghadapi tekanan ekonomi yang terus membesar.

Dalam pidatonya pembukaanya, Puan menyebut konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz, telah berdampak terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, tekanan global kini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di dalam negeri.

"Ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah mentransmisi ke dalam perekonomian nasional," tutur Puan.

Puan memaparkan sejumlah tekanan ekonomi yang kini dihadapi Indonesia, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga kenaikan harga energi dan biaya distribusi.

"Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," ungkapnya.

Ia juga mengakui bahwa kenaikan harga barang impor mulai membebani masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit daya beli masyarakat di tengah biaya hidup yang terus meningkat.

"Selain itu, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha," lanjut Puan.

Puan menunjukkan bahwa dampak gejolak global belum sepenuhnya mampu diantisipasi secara efektif. Kondisi ini juga menambah tantangan bagi sektor industri, transportasi, dan UMKM yang selama ini paling rentan terhadap kenaikan biaya operasional.

"Oleh Karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing," sebutnya.

Puan menegaskan pemerintah perlu memastikan masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari situasi global saat ini. Pernyataan tersebut sekaligus menandakan adanya kekhawatiran terhadap tekanan ekonomi yang mulai dirasakan lapisan bawah masyarakat.

"Juga mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," tambah Puan.

DPR juga mengakui ruang fiskal negara semakin terbatas akibat tekanan ekonomi global. Pemerintah dinilai menghadapi dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan tetap memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Menurut Puan, konsolidasi fiskal dan penentuan prioritas pembangunan menjadi langkah yang harus dilakukan agar program negara tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

"Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan," ungkapnya.

Pada masa persidangan ini, DPR bersama pemerintah akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Pembahasan tersebut dilakukan di tengah situasi ekonomi global yang disebut penuh tekanan dan risiko.

"DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal Tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko," ujar Puan.

Puan juga menilai tantangan pemerintah ke depan tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.

"Yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial," urainya.

Pemerintah tetap dituntut menjalankan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, di tengah tekanan anggaran yang semakin berat.

Karena itu, Puan meminta pemerintah melakukan penajaman belanja agar anggaran yang terbatas tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

"Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja, sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya, yang semakin memudahkan kehidupan rakyat," papar Puan.

Rapat paripurna tersebut menjadi penanda dimulainya kembali masa persidangan DPR setelah sebulan menjalani reses sejak 22 April 2026. Sidang dipimpin langsung oleh Puan dan dihadiri 292 anggota DPR dari total 579 anggota dewan, sementara 287 anggota lainnya tercatat tidak hadir.