Dari Jokowi ke Prabowo, Akademisi Soroti Gejala Pembusukan Demokrasi yang Kian Sistematis

Jakarta, NU Online

Akademisi Hukum Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Zezen Zainal Muttaqin menyoroti gejala democratic backsliding atau kemunduran demokrasi secara perlahan yang semakin sistematis sejak periode kedua pemerintahan Joko Widodo hingga masa kepemimpinan Prabowo Subianto.

Menurutnya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi tren global di negara-negara yang relatif baru menjalankan sistem demokrasi. Ia menjelaskan bahwa democratic backsliding merupakan proses degradasi demokrasi yang berlangsung secara bertahap dan sering kali tidak disadari.

“Periode Jokowi kedua sampai sekarang itu para ahli menyebutnya sebagai democratic backsliding. Itu tidak terjadi di Indonesia saja. Ini adalah fenomena global,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Menimbang Masa Depan HAM dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia yang digelar di Outlier Cafe, Tangerang Selatan, pada Jumat (11/4/2026).

Ia mengatakan bahwa cara penghancuran demokrasi suatu negara paling mudah melalui kudeta. "Kalau mau menghancurkan demokrasi yang paling gampang kudeta. Militer turun, presiden yang terpilih, secara demokratis diturunkan, habis itu militer akan berkuasa," katanya.

Namun, Zezen menekankan bahwa hal yang terjadi saat ini justru lebih berbahaya karena berlangsung secara sistematis dan tidak terasa. Ia menyebut akumulasi kekuasaan di tangan eksekutif sebagai salah satu indikator utama.

"Proses pembusukan demokrasi yang tidak terasa itu adalah ketika terjadinya akumulasi kekuasaan eksekutif yang secara sistematis dan disengaja. Caranya gimana? Biasanya untuk menghancurkan demokrasi itu matikan oposisi,” katanya.

Ia secara gamblang menyebut peran kepemimpinan politik dalam kondisi tersebut. “Jokowi mematikan oposisi, Prabowo mematikan oposisi. Buat Jokowi dan Prabowo karena orang kita ini orang timur, tidak layaklah ada oposisi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa absennya oposisi di parlemen dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. "Di dalam sistem yang sehat, pemerintah hanya bisa berjalan dengan baik kalau pemerintah dikontrol oleh oposisi di parlemen. Kalau tidak ada oposisi di parlemen yang mengontrol, maka eksekutif bisa melakukan apa pun. Apalagi kalau parlemennya sudah dibeli semua, tidak ada lagi oposisi,” ucapnya.

Selain melemahkan oposisi, Zezen juga menyoroti pola tekanan terhadap masyarakat sipil sebagai bagian dari proses kemunduran demokrasi. “Penghancuran demokrasi secara pelan-pelan itu biasanya adalah menyerang masyarakat sipil. Cara menyerang masyarakat sipil gimana? Menakuti itu sebagai management of fear,” ujarnya.

"Wah, saya tidak mau lagi kritis nih. Nanti ditangkap. Saya enggak mau kritis nanti dilempar air keras. Saya tidak mau kritis, nanti dikasih kepala babi. Management of fear memang sengaja diciptakan karena tujuannya ingin mengakumulasi kekuasaan setelah berhasil melumpuhkan,” lanjutnya.