Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran: 48 Menteri, 56 Wamen, 5 Pejabat Setingkat Menteri, dan Pejabat Khusus

Jakarta, NU Online

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden RI sejak pengambilan sumpah pada 20 Oktober 2024 lalu. Sehari berselang, pada 21 Oktober 2024, Prabowo didampingi Gibran Rakabuming melantik 48 menteri, 56 wakil menteri serta 5 pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut belum termasuk Penasihat Khusus, Staf Khusus, dan Utusan Khusus Presiden. Prabowo menamakan kabinet dengan nama Kabinet Merah Putih.

 

Pembentukan kabinet gemuk Pemerintah Prabowo berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU yang telah disetujui DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 15 Oktober 2024 atau lima hari menjelang akhir masa pemerintahannya.

 

Meski berdasar, kabinet gemuk pemerintahan Prabowo Gibran ini membawa sederet tantangan bagi perjalanan pemerintahan yang dipimpin keduanya. Di antaranya, pemerintahan Prabowo harus berhadapan dengan masalah institusional.

Masalah ini terkait dengan efisiensi anggaran dan potensi meningkatnya persaingan antar anggota kabinet sehingga kinerja dalam menangani berbagai krisis kurang efektif dan tumpang tindih. Hal ini diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Pribadi.

Persoalan selanjutnya adalah perbenturan orientasi politik dalam kabinet. Hal ini tak mustahil, sebab dalam catatan sejarah, orientasi politik Indonesia pernah mengarah kepada perburuan rente alias eksploitasi sumber daya negara. Jika hal ini diabaikan maka akibatnya kabinet Prabowo hanya akan mengaburkan visi utama presiden.

 

“Kalau Prabowo melihat bahwa yang terjadi semuanya akan rukun, akan berjalan dengan baik saya melihat, dalam proses pertarungan politik yang berbasis pada perebutan sumber daya negara, yang terjadi adalah perebutan ke dalam kepemimpinan di dalam istana,"  ujarnya.

  

Selain tantangan internal, kabinet ini mau tidak mau berhadapan dengan tantangan di luar kendali Prabowo yang terstruktur. Konstelasi politik dan dinamika sosial di Indonesia termasuk dalam hal ini. Contoh nyata adalah Prabowo bagaimanapun juga menanggung keberlanjutan pembangunan IKN yang diprakarsai Jokowi.

 

“Bahwa dia harus meneruskan program-program terkait dengan IKN, proses politisasi hukum bekerja, dan membayangkan satu orientasi pembangunan yang memiliki visi sosialisme dengan warisan yang masih dilakukan dengan cara UU Ciptaker. Ini gimana? mau orientasi ke rakyat tetapi kemudian kerjanya pak Jokowi. Itu hanya program-program turunan yang kemudian akan berlanjut,” tegas Airlangga.

 

Sejalan, Psikolog Sosial Any Rufaedah mengatakan, kabinet gemuk akan menyebabkan pembengkakan anggaran, baik untuk fasilitas maupun anggaran. Jika hal ini tak dikelola dengan baik maka pemerintah bisa terjerumus dalam jurang pemborosan.

 

Secara bersamaan, hal itu berimbas pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dengan sendirinya akan mengalami penurunan. Kenyataan ini mempertimbangkan rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia sebagai penunjang kebutuhan fisiologis tak terpenuhi. 

 

“Kemajuan-kemajuan yang dirasakan juga tidak begitu terasa, utamanya di ekonomi. Kalau kita lihat dari UMR saja, dari dulu tidak ada kenaikan yang signifikan. Tapi kebutuhan mendasarnya justru terus naik lebih besar,” katanya.

 

Hal senada disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Ah Maftuchan. Jika Presiden Prabowo dan menteri koordinator tidak mampu melakukan koordinasi, supervisi, dan sinkronisasi secara efektif dan efisien maka program antar lembaga di kementerian, besar kemungkinan akan tumpang tindih.