P2G Nilai Wacana Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat bagi Anak Miskin Belum Jadi Solusi

Jakarta, NU Online

Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai wacana pemerintah membangun Sekolah Rakyat, sebagai upaya memberikan pendidikan gratis bagi pelajar dari kelompok kurang mampu dan miskin ekstrem, adalah langkah yang belum bisa dijadikan solusi efektif.

"Untuk sekolah rakyat khusus anak-anak tidak mampu menurut kami sebaiknya adalah akses terhadap sekolah negeri. Jadi menurut kami bukan mengklasterkan anak-anak tidak mampu di satu tempat, saya kira itu juga belum menjadi solusi," kata Iman kepada NU Online, Senin (13/1/2025).

Iman menyarankan agar sekolah negeri yang ada saat ini dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga dapat menampung siswa dari keluarga kurang mampu tanpa membedakan status ekonomi sosial.

Menurut Iman, pemerintah bisa mengutamakan anak yang berasal dari kategori penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bisa mengakses sekolah negeri dengan biaya pendidikan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, daripada membangun sekolah baru di lingkungan Kemensos seperti Sekolah Rakyat.

"Sebaiknya dibantu yang mungkin masuk kategori PKH, anaknya dimasukkan ke sekolah negeri, bukan malah membangun sekolah di bawah Kementerian Sosial lagi," tegasnya.

Selain itu, Iman mengatakan bahwa Kemensos sudah banyak menaungi anak tidak mampu yang berstatus yatim piatu, anak miskin, dan terlantar. Menurutnya, itulah yang seharusnya jadi prioritas utama pemerintah bukan malah membangun sekolah di bawah Kementerian Sosial.

Ia mengatakan bahwa jika pemerintah ingin membangun sekolah baru yang berkonsep boarding school, maka ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

Salah satunya, harus dikerjakan secara serius oleh orang yang berpengalaman dan harus memperhatikan betul agar kualitas pembelajarannya berjalan baik.

"Konsep boarding school itu harus dikerjakan secara serius dan kepada orang yang berpengalaman," jelasnya.

Jadi, menurut Iman, walaupun anak-anak berasal dari keluarga miskin ekstrem tetapi tidak berarti bahwa mereka mendapatkan pembelajaran yang di bawah mereka. Ia menegaskan, mereka tetap layak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa membedakan klaster.

"Itulah esensi dari sekolah negeri. Jadi harusnya bisa diakses semua orang bukan diklasterkan berdasarkan kelas ekonomi," tutupnya.

 

Pernyataan pemerintah

Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian Sosial segera membuat Sekolah Rakyat (SR). Tujuannya, membantu pelajar dari kelompok tidak mampu dan miskin ekstrem agar bisa bersekolah secara gratis.  

Untuk merealisasikannya, Kemensos meminta bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

“Perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat,” kata Saifullah ketika berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, di kantor Kemendikdasmen dalam keterangan resmi, pada Selasa (7/1/2025)

Perintah pembentukan Sekolah Rakyat disampaikan Presiden Prabowo saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, pada 3 Januari 2025.

Gus Ipul mengatakan pembentukan Sekolah Rakyat tentu harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.  

Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school) sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas, tetapi juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya.

“Tujuan utama Sekolah Rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orang tuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” kata Gus Ipul.