Demo Anarkis, PWNU Minta Pemprov DKI Jakarta Jamin Rasa Aman Warga

Jakarta, NU Online

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Syamsul Maarif menanggapi aksi demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, beberapa waktu lalu, yang berakhir anarkis. 

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kemaslahatan rakyat wajib dikritisi. Namun, jangan sampai dalam penyampaiannya justru dilakukan dengan tindakan anarkis atau cara-cara kekerasan.

“Demonstrasi silakan, tetapi tidak boleh anarkis. Saya kemarin menyayangkan demo yang berakhir dengan menyisakan kerusakan fasilitas umum,” kata Kiai Syamsul, kepada NU Online, pada Kamis (15/10) petang.

Ia menyoroti pernyataan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang mengungkapkan bahwa demonstrasi boleh dilakukan karena hak konstitusional bagi setiap warga negara. Namun, pernyataan Kiai Said dinilai telah banyak yang salah memahami.

“Kiai Said itu memilih kalimat yang lembut dalam menyampaikan kemarin, yaitu silakan demo tapi dilakukan dengan elegan. Nah ketika Kiai Said bilang begitu dipahami oleh orang banyak bahwa beliau mendukung demo juga. Saya memahaminya beda. Kiai Said itu hanya menggunakan bahasa alus saja,” ungkap Kiai Syamsul.

“Kalau saya tegas meminta warga NU Jakarta tidak usah ikut demo karena berpotensi anarkis. Demo yang kelewatan seperti kemarin itu justru merusak demokrasi,” tambahnya.

Bagi Kiai Syamsul, demonstrasi adalah proses demokrasi. Penyampaian pendapat di muka umum secara terbuka adalah bagian dari demokrasi negeri ini. Tetapi ketika menggunakan cara yang tidak tawassuth atau moderat justru merusak demokrasi itu sendiri. 

“Saya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan aparat kepolisian untuk menjamin rasa aman dan keamanan di wilayah DKI dari oknum yang melakukan tindakan perusakan fasilitas umum. Aparat tidak boleh menganggap enteng hal ini,” tegasnya.

Akibat dari kejadian demonstrasi yang berujung anarkis itu, imbuhnya, banyak masyarakat merasa tidak aman untuk keluar rumah menuju tempat kerja. Bahkan tidak sedikit juga tempat usaha masyarakat yang ditutup untuk sementara.

Ia kembali mengingatkan bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi yang dibenarkan. Bahkan hampir tiap hari, katanya, di Jakarta tidak pernah sepi dari kegiatan demonstrasi.

“Tapi begitu ada demo mestinya Pemprov DKI Jakarta dan pihak keamanan harus siap menjaga agar jangan sampai terjadi tindakan destruktif dalam aksi demonstrasi,” tuturnya.

“Tolong Pak Kapolda berikan rasa aman kepada masyarakat. Tolong Pak Gubernur, kami butuh aman sehingga bebas dari gangguan apapun. Karena aman warganya indah kotanya,” pungkas Kiai Syamsul.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad