Diskusi Publik YLBHI Soroti Tahanan Politik dan Kemunduran Demokrasi  

Jakarta, NU Online 
Serikat Tahanan Politik Indonesia menggelar Diskusi Publik bertema Tahanan Politik dan Kemunduran Demokrasi Indonesia di Sekretariat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta pada Kamis (11/6/2026). 

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur menyampaikan bahwa acara ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan bagi para korban kriminalisasi pemerintah dan aparat, sehingga mereka tetap solid dan tidak berjuang sendiri.

“Mereka ini adalah korban-korban perlakuan pasca-peristiwa Agustus yang mengalami kekerasan, penangkapan, salah tangkap, dan lain-lain,” ujar Isnur. 

 

Isnur menjelaskan, forum ini juga dimaksudkan untuk membangun kerangka pikir mengapa para korban disebut tahanan politik, dengan menegaskan dasar dan alasan yang membuat status tersebut relevan.

“Karena memang mereka sebenarnya bukan penjahat, mereka adalah korban-korban kriminalisasi gitu, korban-korban karena motif atau tuduhan atau prasangka politik mereka akhirnya dibawa ke pengadilan, dengan proses yang tidak fair, dengan pemaksaan pemidanaan,” jelasnya. 

Menurutnya, kini ada kesadaran baru menghadapi situasi yang semakin berat. Pemerintahan disebut bergerak menuju otoritarian, semakin otoriter, bahkan cenderung fasis. Karena itu, ia menekankan pentingnya persaudaraan, solidaritas, dan persatuan di antara gerakan.

Isnur juga mengatakan bahwa pemerintah tidak melihat kritik dan demonstrasi sebagai alarm untuk memperbaiki diri, melainkan sebagai ancaman yang harus dibungkam. Dan kondisi ini membuat anak-anak muda yang cerdas dan peduli terhadap bangsa serta rakyatnya harus mengalami trauma yang luar biasa.

“Jadi, kita mendesak kepolisian ya, pemerintah untuk tidak lagi mengkriminalkan penangkapan, mempidana orang-orang yang harusnya diapresiasi karena mereka menyampaikan kritik dengan berani gitu,” tegasnya. 

Ia berharap, para korban bersama masyarakat saling membantu, menjaga, dan melindungi, karena kebersamaan menjadi bekal untuk terus bergerak bersama.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Maria Catarina Sumarsih juga menekankan bahwa peristiwa akan hilang jika hanya didiamkan, sehingga perlu ada tindakan nyata. Harapannya, baik korban, mereka yang ditahan, maupun orang tua, turut berperan menjaga ingatan melalui aksi dan keterlibatan. 

“Karena apa pun, ya masa depan itu tidak bisa kita serahkan, kita tidak bisa percayakan dari para penguasa dari hasil pemilu ke pemilu. Saya merasakan bagaimana kami selalu ditipu, bagaimana kami selalu dibohongi,” katanya. 

Menurutnya, peristiwa akan hilang jika hanya didiamkan. Karena itu, ia berharap semua pihak baik dirinya, mereka yang ditahan, maupun orang tua dapat berbuat sesuatu untuk menjaga ingatan bersama.  

​​​​​​​“Jadi, ya harapan kami solidaritas itu penting. Kami harus bisa berbuat sesuatu walaupun dengan kecil-kecilan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama ini ada manfaatnya untuk masa depan bangsa dan negara,” pungkasnya. 
 

Kontributor: Ahmad Syafiq Sidqi