Gus Yahya Harap Pemerintah dan DPR Tetapkan Biaya Haji yang Ringankan Jamaah

Jakarta, NU Online

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menetapkan biaya yang meringankan calon jamaah haji.

 

“Kami percaya bahwa pemerintah bersama-sama dengan DPR akan berusaha membuat penetapan yang paling meringankan bagi jamaah, berapapun yang ditetapkan,” ujarnya dalam acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di Gedung PBNU lantai 8, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat pada Jum'at (3/1/2025).

 

Gus Yahya mengatakan bahwa kenaikan biaya haji turut dipengaruhi oleh faktor valuta atau nilai tukar anatara rupiah Indonesia dan riyal Saudi.

 

“Biaya haji ini ya memang faktornya banyak dan yang paling utama adalah faktor valuta, faktor nilai tukar,” ujarnya.

 

Gus Yahya menyampaikan bahwa kegiatan transaksi di Makkah dan Madinah, Arab Saudi menggunakan nilai Rial Saudi. “Kegiatannya itu ada di Saudi sana dan pake uang Saudi bayarnya, jadi tergantu nilai tukar,” ucapnya.

 

Menurutnya, nilai tukar rupiah dengan rial ini akhirnya berdampak pada biaya haji bagi masyarakat Indonesia.

 

Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari tim yang terlibat langsung dalam pengelolaan ibadah haji bahwa harga komoditas di Arab Saudi tidak terlalu berpengaruh.

 

“Kalau dilihat dari harga-harga di sana, menurut teman-teman yang selama ini terlibat dalam pengelolaan haji, sebetulnya perubahan harga tidak terlalu signifikan,” ujar Gus Yahya.

 

“Jadi disananya harganya ya stabil, yang tidak stabilnya nilai tukarnya ini jadi kalau dihitung rupiah jadi berubah karena perubahan nilai tukar,” tambahnya.

 

Menurutnya, penting bagi masyarakat memahami bahwa persoalan haji tidak hanya menyangkut manajemen yang efisien saja. Namun, ibadah haji juga terpengaruh dengan masalah nilai tukar yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang lebih luas.

 

“Saya kira satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat karena ini bukan hanya soal bagaimana kita melakukan manajemen yang efisien saja, tapi kinerja ekonomi yang lebih luas. Nilai tukar ini soal kinerja ekonomi secara umum yang akan ikut mempengaruhi” ujar Ketum PBNU.