Hadapi Cuaca Ekstrem, DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Masyarakat

Jakarta, NU Online 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan proyeksi bahwa cuaca ekstrem diperkirakan masih terjadi hingga awal Januari 2026. Kondisi ini berkaitan dengan pengaruh angin monsun Asia dan potensi pembentukan siklon tropis yang dapat menimbulkan hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, serta risiko bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.

Merespons informasi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengajak masyarakat untuk memperhatikan peringatan dini yang telah disampaikan BMKG.

"Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi secara maksimal. Peringatan dari BMKG ini harus kita tanggapi dengan serius, apalagi ancaman bencana hidrometeorologi ini bertepatan dengan puncak mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru yang berarti mobilitas warga juga tinggi," ujar Atalia dalam keterangan yang diterima NU Online Selasa (9/12/2025).

Data BNPB hingga awal Desember 2025 mencatat total 2.997 kejadian bencana alam sepanjang tahun, sebagian besar berupa banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Tren ini menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan di berbagai daerah, terutama memasuki periode akhir tahun yang lazim diwarnai perubahan cuaca signifikan.

Atalia juga mengingatkan pentingnya upaya yang dapat dilakukan masyarakat pada skala lokal dengan membersihkan saluran air, membuang sampah pada tempatnya serta tidak menebang pohon secara serampangan.

"Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, memantau informasi BMKG secara berkala, tidak membuang sampah dan menebang pohon sembarangan, merupakan bagian dari mitigasi bencana," ucapnya.

Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan BNPB dan Kementerian Sosial terus mengikuti perkembangan kebutuhan pendanaan kebencanaan. 

Beberapa program tanggap darurat telah dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait pada tahun 2025, termasuk dukungan untuk pemulihan infrastruktur dan penguatan kapasitas daerah.

Usulan peningkatan anggaran BNPB untuk 2026 juga telah disampaikan dalam pembahasan komisi mempertimbangkan kebutuhan peralatan dan logistik penanggulangan bencana.

Atalia mendorong pemerintah daerah agar memastikan kesiapan sarana dan koordinasi antarinstansi.

"Koordinasi antar dinas terkait, dari BPBD, Dishub, hingga Dinas Sosial, harus diperketat untuk memastikan respons yang cepat dan terintegrasi," ujarnya.

Ia mengingatkan kepada masyarakat yang akan bepergian dalam masa liburan akhir tahun agar mempertimbangkan faktor risiko cuaca ekstrem.

"Selama liburan, hindari berkegiatan di daerah aliran sungai, lereng curam, atau zona pesisir yang berpotensi terkena gelombang tinggi. Keselamatan keluarga adalah prioritas utama," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa cuaca ekstrem berpotensi menguat di sejumlah wilayah selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2026).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani melaporkan bahwa curah hujan pada Desember 2025 hingga Januari 2026 diprakirakan berada pada kisaran tinggi hingga sangat tinggi, yaitu sekitar 300–500 milimeter per bulan.

“Wilayah yang berpotensi mengalami kondisi tersebut meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Sementara itu, sebagian besar wilayah Kalimantan secara klimatologis berada dalam musim hujan sepanjang tahun,” ujar Faisal Senin (8/12/2025).

Menurut BMKG, puncak musim hujan di Lampung, Bengkulu, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diperkirakan berlangsung pada Januari hingga Februari. Sementara itu, sebagian besar daerah di Sumatera kecuali Bengkulu dan Lampung diprediksi mencapai puncaknya pada Desember.

Faisal menjelaskan bahwa sejumlah fenomena atmosfer diproyeksikan aktif selama periode Nataru, mulai dari Monsun Asia, Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer, hingga potensi kemunculan bibit siklon maupun siklon tropis. 

Ia menambahkan bahwa Pengaruh La Nina lemah dan Indian Ocean Dipole (IOD) negatif turut berperan dalam meningkatkan potensi intensitas curah hujan, khususnya pada minggu kedua Desember 2025 hingga minggu pertama Januari 2026.

Aktivitas gelombang Rossby dan Kelvin juga diperkirakan meningkatkan pembentukan awan hujan di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa, dan Papua. Selain itu, MJO berpotensi memicu hujan intensitas tinggi hingga sangat tinggi di Jawa, Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan Papua.

Pada periode ini, BMKG turut memantau keberadaan bibit siklon di sekitar Indonesia melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC). Sejauh ini, BMKG telah menyampaikan peringatan dini kepada pemangku kepentingan daerah, termasuk koordinator provinsi dan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terutama di wilayah yang memiliki risiko peningkatan curah hujan seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Lampung.