Ini Solusi untuk Pangkas Beban Administrasi Guru

NU Online · Senin, 25 November 2019 | 05:30 WIB

Ilustrasi guru mengajar. (Foto: ist.)

Download PDF

Jakarta, NU Online

Beban administrasi guru yang begitu besar menjadi satu kendala utama dalam menjalankan proses pembelajaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut hal tersebut tidak jelas manfaatnya dalam pidatonya yang viral di jagat maya.

Pakar pendidikan Muhammad Zuhdi menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mendikbud benar mengingat beban tersebut begitu banyak mengambil porsi waktu guru sehingga menghambat guru untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya.

“Mas Menteri sangat benar, beragam beban adminsitrasi yang harus dilakukan guru cukup menyita waktu,” katanya kepada NU Online pada Senin (25/11).

Oleh karena itu, Zuhdi menyampaikan dua hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah guna memangkas beban administrasi guru sehingga tidak lagi banyak menyita waktu mereka. Pertama, pemanfaatan teknologi menjadi hal wajib yang harus direncanakan dan segera diterapkan oleh pemerintah saat ini.

“Pertama manfaatkan teknologi. Beban administrasi berkaitan dengan perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran, serta pelaporan hasil pembelajaran, semuanya bisa disederhanakan dengan teknologi,” jelas Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar alih bentuk dari manual ke digital semata, tetapi juga harus berdasar pada paradigma penyederhanaan administrasi. “Rencana, proses dan evaluasi tetap perlu, tetapi harus dalam paradigma menyederhanakan administrasi, bukan sekedar memindahkan dari cetak ke elektronik,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang beragam aturan yang sangat membelenggu guru sehingga menghambat administrasi dan berimplikasi pada kualitas mereka. Zuhdi mencontohkan legalisasi ijazah dari kampus asal menjadi salah satu syarat setiap guru yang hendak naik pangkat, daftar menjadi PNS, atau daftar guru honorer. Hal tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Untuk bisa melegalisasi ijazah, tidak jarang seorang guru harus meninggalkan kelas dan menempuh perjalanan yang tidak dekat dan waktu yang tidak sebentar.

“Terkadang, legalisir tidak bisa selesai satu hari karena banyak orang yang minta pelyanan yang sama di waktu yang sama,” kata alumnus Pondok Pesantren Al-Masthuriyah Sukabumi, Jawa Barat itu.

Sebenarnya, jelas Zuhdi, persoalan bisa selesai tanpa harus legalisasi. Tetapi, instansi employer memverifikasi langsung ke kampus atau melalui kodebar atau kode QR di ijazah sehingga langsung bisa dicek keasliannya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad

: Muhammad Syakir NF

Editor: Patoni

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang