JPPI Nilai Ketiga Capres Gagal Tawarkan Solusi Konkret terhadap Biaya Pendidikan Tinggi

Jakarta, NU Online

Fenomena mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan berujung menggunakan pembayaran melalui skema pinjaman online (pinjol) menjadi bahasan dalam debat capres kelima atau debat terakhir.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyayangkan tak ada solusi konkret dari para kandidat calon presiden (capres) untuk menghentikan agenda liberalisasi di pendidikan tinggi.

Para kandidat juga gagal mengubah kebijakan baru dan skema baru dalam pembiayaan di perguruan tinggi. "Semua main aman dan tidak punya keberpihakan yang jelas," kata Ubaid kepada NU Online, Senin (5/2/2024).

Dalam debat Ganjar menawarkan solusi dengan menghentikan liberalisasi pendidikan. Sementara Anies menilai urusan pembiayaan adalah tanggung jawab negara dan orang tua, perguruan tinggi fokus ke pendidikan dan urusan akademik.

Sedangkan Prabowo menyatakan perlunya mengaudit sistem khususnya terkait dengan pendanaan. Pasalnya, menurut Prabowo, banyak informasi terkait bocornya dana pendidikan.

"Saya justru mempertanyakan bagaimana ini ide semua bisa terwujud, jika status perguruan tinggi kita masih Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dipayungi oleh UU No. 12 tahun 2012," kata Ubaid.

Jika para kandidat presiden menginginkan perubahan, imbuh dia, maka sistem yang kini dianggap sebagai liberalisasi pendidikan harus dihapus. Ide terobosannya harus berani menghapus status PTNBH, sebagai biang kerok mahalnya biaya kuliah.

"Sayangnya, tidak ada satupun kandidat yang mempersoalkan soal status PTNBH dan sistem yang tidak berkeadilan yang termaktub dalam UU No.12 tahun 2012," jelas Ubaid.