Kaleidoskop 2025: Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional Meski Menuai Banyak Penolakan

Jakarta, NU Online

Tahun 2025 diwarnai perdebatan sejarah menyusul penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Penganugerahan gelar tersebut dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025.

Pemerintah menyebut pemberian gelar itu didasarkan pada jasa Soeharto dalam masa perjuangan awal kemerdekaan, di antaranya perannya dalam pelucutan senjata tentara Jepang di Yogyakarta pada 1945. Namun, keputusan tersebut memicu gelombang penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sipil.

Sedikitnya 40 tokoh nasional, mulai dari akademisi, politisi, sejarawan, hingga ahli hukum, menyatakan keberatan. Mereka menilai bahwa penonjolan jasa tanpa pembacaan kritis terhadap pelanggaran sejarah berisiko mengaburkan ingatan kolektif bangsa.

Salah satu penolakan datang dari Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri. Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, itu secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya atas gelar pahlawan nasional bagi Soeharto.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, Rabu (5/11/2025).

Gus Mus mengungkapkan pengalaman pahit warga NU dan kalangan pesantren selama masa Orde Baru. Ia menyebut adanya perlakuan tidak adil terhadap kiai dan institusi NU, mulai dari pembatasan aktivitas organisasi hingga tekanan politik.

“Banyak kiai yang diperlakukan tidak adil. Ada yang dipersekusi, papan nama NU tidak boleh dipasang, bahkan ada yang dipaksa masuk Golkar,” tuturnya. Ia juga menyebut adiknya, KH Adib Bisri, memilih keluar dari pegawai negeri sipil karena tekanan politik pada masa itu.

Pandangan kritis juga disampaikan sejarawan sekaligus anggota DPR RI Bonnie Triyana. Ia menilai upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak bisa dilepaskan dari pertarungan narasi sejarah dan legitimasi kekuasaan.

Menurut Bonnie, kekuasaan Soeharto lahir dari krisis politik yang diiringi kekerasan massal. “Pengangkatan ini bukan semata soal jasa, tetapi tentang pertarungan memori publik untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kelompok tertentu,” ujarnya.

Bonnie mengingatkan bahwa pembantaian dan penangkapan massal pasca-1965 berlangsung hingga akhir 1960-an dan menjadi bagian dari sejarah yang tidak dapat diabaikan dalam penilaian terhadap figur Soeharto.

Secara historis, nama Soeharto telah beberapa kali diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak 2010. Namun, usulan tersebut selalu kandas, terutama karena keberadaan Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Situasi berubah setelah pencabutan nama Soeharto dari Pasal 4 TAP MPR XI/1998 pada 2024. Pasal tersebut sebelumnya secara eksplisit menyebut mantan Presiden Soeharto dalam konteks pemberantasan KKN. Pencabutan itu kemudian dijadikan dasar oleh Kementerian Sosial untuk memasukkan Soeharto ke dalam daftar calon Pahlawan Nasional 2025.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa penetapan pahlawan nasional dilakukan melalui proses panjang dan berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional. Proses tersebut melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budayawan.

“Tahun ini ada 49 nama yang diusulkan, terdiri atas 40 nama baru dan sembilan nama lanjutan dari tahun sebelumnya,” kata Fadli.

 

Dari jumlah tersebut, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menetapkan 24 nama prioritas, sebelum akhirnya Presiden memilih 10 nama pahlawan nasional.

Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pun menjadi salah satu peristiwa yang paling menyita perhatian publik sepanjang 2025, sekaligus membuka kembali perbincangan tentang cara bangsa Indonesia membaca dan merawat ingatan sejarahnya.