Kasus Bensin Oplosan, Akademisi: Masyarakat Bisa Gugat Pertamina Pakai UU Perlindungan Konsumen

Jakarta, NU Online

Akademisi Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Hasan Djajadiningrat menyebutkan bahwa masyarakat bisa melaporkan dan menggugat Pertamina dengan memakai Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen atas kasus bensin oplosan, Pertalite jadi Pertamax, yang dilakukan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS).

"Bisa menggunakan UU Perlindungan Konsumen. Itu jelas di dalam UU perlindungan Konsumen bahwa konsumen itu mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap barang atau layanan yang dia dapatkan dari pemberi layanan atau pemberi jasa atau penjual atau distributor sekalian," katanya kepada NU Online, pada Rabu (26/2/2025) siang.

Ia menegaskan bahwa dengan menggunakan dasar pijakan UU Perlindungan Konsumen, masyarakat pengguna Pertamax yang selama ini merasa dirugikan, bisa melakukan gugatan terhadap PT Pertamina Patra Niaga maupun tujuh perusahaan yang terafiliasi.

"Serta (meminta) pemerintah untuk melakukan pengawasan, dalam hal ini pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan sehingga muncul kasus seperti ini, karena masyarakat atau konsumen dia (Pemerintah) memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum perlindungan dirinya dengan berpijak pada UU Perlindungan Konsumen." jelasnya.

Terkait gugatan class action, Hasan menyatakan bahwa perlu diperhatikan lebih lanjut atas asal muasal dana yang dipakai oleh PT Pertamina Patra Niaga.

"Apakah hal itu berfokus pada lembaga negara atau badan usaha yang sumber keuangannya dari sumber keuangan negara?" kata Hasan.

Menurutnya, kasus PT Pertamina Patra Niaga yang membeli Pertalite kemudian dioplos menjadi Pertamax itu tidak bisa dipandang sepele atau sebatas masalah dibeli, dioplos, kemudian didistribusi.

"Karena uang yang digunakan untuk membeli itu adalah uang dari BUMN, harta dari BUMN itu sebagian milik dari negara. Memang dalam hal ini ada dua mazhab yang mengatakan itu BUMN bukan keuangan negara, tetapi ada juga mazhab yang mengatakan BUMN itu harta kekayaan negara. Jadi kerugian BUMN itu merupakan kerugian negara," katanya.

 

Sebagai informasi, Dirut PT Pertamina Patra Niaga, RS, kini telah ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.