Kekerasan di Pesantren Kerap Terjadi, Kemenag Akui Tak Mudah Lakukan Kontrol

Jakarta, NU Online

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Amien Suyitno, mengakui bahwa kekerasan di pesantren masih kerap terjadi dan penanganannya tidak semudah pendidikan umum. Ia beralasan kompleksitas serta kultur pesantren membuat pendekatan pengawasan perlu dilakukan lebih hati-hati dan berbasis pemahaman internal.

"Karena itu kemudian kita melibatkan controlling ini juga melibatkan Majelis Masyayikh yang notabene-nya orang pesantren. Jadi jangan lupa teman-teman media, pesantren itu bukan seperti lembaga yang mudah dikontrol oleh eksternal perspektif," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat pada Jumat (19/9/2025).

Melalui pelibatan tokoh internal ini, lanjut Suyitno, diharapkan kontrol terhadap pesantren dapat dilakukan secara lebih efektif dan informatif, tanpa mengandalkan sudut pandang eksternal semata.

"Mungkin kalau teman-teman pernah mondok bisa memahami itu, kalau tidak pernah mondok susah menjelaskan itu. Karena itu kita harus melibatkan orang dalam supaya kontrol kita mudah, juga mendapatkan informasi yang utuh bukan dari eksternal perspektif," katanya.

Sebelumnya, Suyitno mengaku telah melakukan berbagai langkah mitigatif dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pesantren, salah satunya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 91 Tahun 2025, tentang peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak.

"Artinya secara sifatnya pencegahan termasuk penanganannya sangat pas," jelasnya.

Meskipun demikian, Suyitno mengakui bahwa masih terdapat kasus-kasus kekerasan yang muncul. Dalam kasus seperti itu, apabila menyangkut pelanggaran hukum, maka penanganannya akan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita jujur masih ada case, namanya case kita pun melakukan langkah-langkah," katanya.

Sementara itu, untuk kasus-kasus yang masih berada dalam ranah penyelenggaraan pendidikan dan ekosistem pesantren, Ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab penuh pihaknya, khususnya di bawah koordinasi Dirjen Pendis.

"Itu ranah kita di Kementerian Agama khususnya di Pendis," tegasnya.

Terbaru, menurut video yang beredar telah terjadi kekerasan oleh seorang Pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), berinisial Prof S menampar santri berinisial D (16) dan qari berinisial MK (14) karena tak disalimi kedua korban.

Bahkan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid mengatakan bahwa sudah banyak berita yang menyoroti kekerasan di pesantren dan tak jarang kekerasan itu dilakukan oleh pengasuh pondok, termasuk santri senior. 

“Kita harus mengakui bahwa akhir-akhir ini berita tentang kekerasan di pesantren itu makin banyak, baik dilakukan oleh pengasuh maupun oleh santri senior kepada santri junior bahkan antar-santri yang setara,” jelasnya dalam Diskusi Terarah dan Konsolidasi Rencana Strategis Penanganan Kekerasan di lantai 5 Gedung PBNU, Jakarta, pada Kamis (5/9/2024).

“Karena itu PBNU sekarang sedang menyiapkan langkah langkah untuk bisa menghadirkan pesantren yang bebas dari kekerasan, apapun bentuk kekerasan itu,” tambahnya.