Kesenjangan Pendidikan Masih Menganga, Akses Teknologi dan Dukungan Belajar Belum Merata

Jakarta, NU Online

Persoalan di bidang pendidikan hingga kini masih belum tuntas. Kesenjangan akses terhadap dukungan pembelajaran, fasilitas, serta teknologi pendidikan menjadi sumber utama problem sistem pendidikan di Indonesia.

Kesenjangan tersebut berdampak pada kepercayaan diri, daya saing, hingga peluang kerja mahasiswa. Mahasiswa dari daerah yang kurang terfasilitasi kerap harus berjuang lebih keras untuk memperoleh pengakuan yang setara, meskipun memiliki potensi yang sama dengan mahasiswa di wilayah perkotaan.

Dosen Magister Manajemen Kependidikan Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Nur Intan Rochmawati, menilai bahwa perbedaan paling mencolok antardaerah bukan terletak pada kualitas dosen atau kurikulum, melainkan pada akses dan dukungan pembelajaran.

“Kampus di perkotaan umumnya memiliki akses teknologi, sumber belajar, jejaring industri, serta kolaborasi akademik yang lebih luas. Sementara di perdesaan, dosen dan mahasiswa harus bekerja lebih keras karena keterbatasan fasilitas, meskipun semangat belajarnya tidak kalah tinggi,” ujar Intan kepada NU Online, Selasa (6/1/2026).

Selain itu, terdapat sejumlah faktor utama yang memperparah ketimpangan, terutama akses terhadap teknologi, sumber belajar, dan pengembangan kapasitas pendidik.

“Faktor sosial dan ekonomi mahasiswa, dukungan kebijakan, serta keberlanjutan pendanaan juga sangat memengaruhi,” lanjutnya.

Menurut Intan, kualitas proses belajar-mengajar tidak hanya ditentukan oleh banyaknya fasilitas, tetapi oleh bagaimana fasilitas tersebut mendukung pembelajaran. Ketika sarana seperti laboratorium, perpustakaan digital, internet, serta ruang dialog akademik tersedia dengan baik, mahasiswa terdorong untuk belajar lebih aktif, kontekstual, dan kritis.

“Mahasiswa menjadi lebih berani berpikir kritis dan berinovasi,” jelasnya.

Meski demikian, kurikulum juga memegang peran krusial. Namun, penerapannya harus fleksibel dan kontekstual karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan yang berbeda.

“Tanpa adaptasi, kurikulum berisiko tidak relevan dengan realitas mahasiswa,” terangnya.

Untuk itu, ia menekankan perlunya langkah realistis dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, antara lain melalui penguatan kualitas dosen, pemerataan akses teknologi, serta kolaborasi lintas wilayah.

“Digitalisasi pembelajaran, kemitraan antar-perguruan tinggi, dan program afirmasi berbasis kebutuhan daerah harus terus diperkuat,” tandasnya.

Pendidikan sebagai Pembentukan Karakter

Menurut Intan, tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia, yakni membentuk individu yang berilmu, berkarakter, berpikir kritis, beretika, dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan tidak semata-mata menyiapkan lulusan untuk bekerja, tetapi untuk menjalani hidup yang bermakna dan bertanggung jawab.

“Pendidikan membangun mindset agar seseorang bermanfaat bagi diri dan orang lain, serta menyadari bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan ada kehidupan akhirat yang kekal,” tuturnya.

Ia menilai pola pikir yang hanya berorientasi pada nilai akademik bertentangan dengan hakikat pendidikan. Nilai, menurutnya, hanyalah hasil dari proses belajar, pembentukan cara berpikir, dan pengembangan kreativitas mahasiswa.

“Nilai ujian memang penting sebagai indikator, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan. Jika terlalu berorientasi pada nilai, kita berisiko mengabaikan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis,” pungkasnya.

Jurang Pendidikan Daerah 3T dan Perkotaan

Sementara itu, Kepala SMP Jangkang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Rahmanita, mengungkapkan bahwa kesenjangan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih sangat terasa, terutama dalam daya serap siswa terhadap pembelajaran.

“Hambatan utama menjadi guru di daerah 3T adalah rendahnya pemahaman keluarga, kondisi lingkungan dan alam yang sulit, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran,” ujar Rahmanita kepada NU Online, Selasa (6/1/2026).

Ia menyebutkan, kurikulum yang diterapkan kerap tidak berjalan efektif karena perbedaan kondisi dengan sekolah di perkotaan.

“Jaringan internet tidak stabil, keterbatasan SDM guru, serta latar belakang pendidikan orang tua siswa sangat memengaruhi,” jelasnya.

Ironisnya, hanya sebagian kecil peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Faktor ekonomi dan pandangan orang tua yang menganggap pendidikan tinggi tidak terlalu penting masih menjadi kendala,” paparnya.

Rahmanita menilai pemerintah perlu memberikan solusi konkret, mulai dari perbaikan kurikulum hingga pemerataan fasilitas pendidikan.

“Pastikan akses internet tersedia, fasilitas pendidikan terpenuhi, dan ada sosialisasi yang baik bagi guru maupun wali murid,” tegasnya.

Minimnya dukungan orang tua, menurutnya, membuat semangat belajar anak-anak semakin menurun. “Anak menjadi tidak leluasa menggapai cita-cita,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lambannya penanganan kolaborasi dan literasi digital di daerah terpencil. “Pemerintah sering terlambat dengan alasan klasik, seperti kondisi alam dan dana operasional, padahal seharusnya penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab yang dioptimalkan,” tuturnya.

Kendati demikian, Rahmanita memilih tetap mengabdi di daerah 3T karena menganggapnya sebagai panggilan hati. “Ini ibadah dan pengabdian terbaik yang saya lakukan. Namun saya berharap pemerintah benar-benar hadir memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.